Isyarat Bu Mega soal Menteri dari Muhammadiyah dan NU
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengharapkan di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatang ada menteri dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Tak sekadar berharap, Presiden Kelima RI itu juga punya usul tentang posisi menteri dari dua organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tersebut.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Megawati punya ide soal menteri perdagangan dari Muhammadiyah. Pemikiran itu didasari peran besar Islam dalam perdagangan di Indonesia.
Hasto menjelaskan, Muhammadiyah yang berdiri pada 1912 tak lepas dari Saraket Islam yang mulanya organisasi dagang. “Ibu Megawati ingin menteri perdagangan dari Muhammadiyah,” ujar Hasto dalam diskusi dengan para pemimpin media massa di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/8) malam.
BACA JUGA: Analisis Ketum Muhammadiyah tentang Pertemuan Jokowi - Prabowo dan Isyarat soal MRT
Sementara untuk NU, Megawati menginginkan nahdiyin menjadi menteri sosial. “Karena setiap hari NU bersentuhan dengan kalangan miskin,” ucap Hasto.
Selain itu, PDIP juga punya ide tentang komposisi kabinet mendatang. Untuk posisi menteri koordinator tetap empat.
Namun, PDIP juga mengusulkan penggabungan beberapa kementerian. Misalnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga disatukan dengan kementerian lain.
BACA JUGA: Yenny Wahid Kurang Sreg dengan Cara Petinggi PBNU Bicara soal Kursi Menteri
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengharapkan di kabinet Presiden Joko Widodo mendatang ada menteri dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)
- Megawati Minta Kader PDIP Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat
- Pengamat Nilai PDI Perjuangan Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Pilgub Banten 2024: Dimyati Natakusumah Mendaftar di 4 Parpol Termasuk PDIP
- Megawati Kumpulkan Kader Pusat hingga Daerah di Jakarta, Berikan Instruksi Penting
- Jokowi dan Gibran Lagi Cari Rumah, Mau Merapat ke Golkar? yang Benar Saja
- Said Abdullah Bicara Soal Arah Politik PDIP Pascaputusan MK