Jadi Irup Sumpah Pemuda, MenPAN-RB Ingatkan Kerja, Kerja, Kerja

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, nilai-nilai sumpah pemuda sangat relevan dengan reformasi birokrasi. Nilai-nilai dimaksud diantaranya semangat nasionalisme, cinta tanah air, rela berkorban, dan gotong royong.

"Di hari bersejarah ini saya memperoleh kesempatan pertama kalinya untuk bertemu dengan saudara, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) dalam kapasitas saya sebagai menteri,” ujar Yuddy, saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kementerian PANRB, Selasa (28/10).

Dikatakan lebih lanjut, dari sejarah sumpah pemuda dapat diambil nilai-nilai yang relevan, dengan konsisi bangsa kita saat ini, khususnya dalam membangun aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Menurut politikus Partai Hanura ini, nilai-nilai luhur yang relevan dengan kementerian itu antara lain cinta bangsa dan tanah air. Dalam peristiwa sumpah pemuda ada ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa sebagai perwujudan rasa cinta bangsa dan tanah air.

“Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita berbuat sesuatu yang baik demi kemajuan bangsa Indoensia. Dalam konteks reformasi birokrasi, kita seharusnya merasa sedih jika bangsa ini tidak mengalami kemajuan dalam memenangkan perang terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme. Memiliki pemerintahan yang tidak efisien dan efektif tentu amat sangat menyedihkan,” tegas Yuddy.

Pria kelahiran Bandung 29 Mei 1968 ini juga menyitir peribahasa yang berbunyi bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Menurutnya, nilai ini tetap relevan dalam kondisi saat ini. Sebagai aparatur negara, lanjutnya, pegawai negeri mutlak harus memliki semangat gotong-royong dan konsisten dalam berkinerja sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan bangsa yang beradaulat, bermartabat, khususnya dalam pergaulan dunia internasional.

Nilai kerelaan berkorban yang digaungkan dalam sumpah pemuda, seharusnya diaktualisasikan dalam uapaya kita untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN, meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja, meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta mengutamakan pelayanan publik.

“Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan, kelompok sangat relevan dengan semangat pembangunan nasional kita, khususnya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih kompeten, akuntabel dan melayani,” tuturnya.