JPNN.com

Jadi Keynote Speaker Webinar IOJI, Syarief Hasan Soroti Keamanan Perbatasan Maritim

Rabu, 01 Juli 2020 – 23:55 WIB
Jadi Keynote Speaker Webinar IOJI, Syarief Hasan Soroti Keamanan Perbatasan Maritim - JPNN.com
Wakil Ketum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan. Foto: Boy/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyatakan bahwa sektor kelautan Indonesia memiliki potensi luar biasa. Oleh karena itu, Indonesia harus benar-benar menjaga kedaulatan wilayah maritimnya.

Syarif menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara kunci atau keynote speaker dalam web seminar Indonesia Ocean Justice Initiative (IUJI) bertajuk Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Luat Indonesia, Selasa Selasa (30/6). Dalam webinar itu Syarief mengawali pandangannya dengan memberikan penjelasan mengenai potensi perairan Indonesia.

Menurutnya, luas lautan Indonesia yang mencapai 6,32 juta km2 atau hampir 62 persen dari keseluruhan wilayah nasional dihuni hampir 37 persen spesien ikan dan memiliki potensi perikanan 65 juta ton per tahun. “Potensi inilah yang mesti dijaga dengan baik terutama di daerah-daerah perbatasan Indonesia,” ungkapnya.

Politikus Partai Demokrat (PD) itu menjelaskan, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga. Dari 10 negara tersebut, Indonesia baru mencapai kesepakatan perihal perbatasan laut secara penuh dengan Papua Nugini.

“Perbatasan inilah yang perlu diperhatikan keamanannya, terutama pada perbatasan-perbatasan yang rentan bermasalah seperti di Laut Natuna Utara,” tuturnya.

Lebih lanjut Syarief juga menyoroti Perairan Natuna Utara yang sering diusik negara lain. Sepanjang 2019 misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan 13 kali kapal patroli Vietnam yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia tanpa izin.

Kapal patrili itu untuk mengawal nelayan-nelayan Vietnam. Puncaknya adalah pada akhir 2019 sampai awal 2020 ketika Cost Guard China melanggar hukum laut internasional (UNCLOS 1982) dengan mengusir nelayan Indonesia di Perairan Natuna Utara. 

“Berbagai kegiatan illegal fishing negara lain dan pengusiran nelayan Indonesia di Perairan Natuna Utara menjadi PR kita bersama, terutama pemerintah. Pemerintah harus melakukan penguatan kelembagaan keamanan laut sehingga tidak ada lagi kapal-kapal negara lain yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin serta melakukan illegal fishing,” sebut Syarief. 

SPONSORED CONTENT

loading...
loading...
ara