Jadi Pengurus Golkar Jabar, Wakil Bupati Tinggalkan PDIP

jpnn.com - PURWAKARTA - Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara dikabarkan masuk struktur pengurus DPD Golkar Jawa Barat. Padahal, dia sebelumnya diketahui sebagai kader PDI Perjuangan.
Menurut Ketua DPC PDIP Purwakarta Acep Maman, jika isu itu benar, Dadan harus segera mengundurkan diri. "Jika memang Dadan Koswara masuk dalam jajaran kepengurusan DPD Golkar Jabar, yang bersangkutan harus membuat surat pengunduran secara resmi yang ditujukan kepada DPC partai dan tembuasan ke DPP," kata Acep Maman kepada Pasundan Ekspres, Selasa (24/5).
Menurutnya, Dadan Koswara merupakan petugas partai yang ada di eksekutif. Karenanya, isu tersebut harus segera diklarifikasi oleh yang bersangkutan.
Acep pribadi mengaku akan sangat kecewa jika isu tersebut ternyata memang benar adananya. Seharusnya, Dadan terbuka jika ada masalah dengan partai. "Dia simbol PDIP di pemerintahan, jika memang yang bersangkutan pindah partai, setidaknya harus ada komunikasi sebelumnya," imbuhnya.
Seperti diketahui, DPD Golkar Jabar saat ini dipimpin oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Menurut sumber Pasundan Ekspres di internal Golkar, Dedi menarik sejumlah tokoh dari Purwakarta untuk masuk ke jajaran kepengurusan.
"Selain Dadan Koswara ada juga kader partai lain dan ada pemborong (pengusaha) juga," kata sumber tersebut, seraya mewanti-wanti namanya tidak dikorankan.
Hingga berita ini ditulis, Pasundan Ekspres belum dapat mengkonfirmasi Dadan Koswara. Dihubungi melalui selulernya tidak ada jawaban. (yus/dil/jpnn)
PURWAKARTA - Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara dikabarkan masuk struktur pengurus DPD Golkar Jawa Barat. Padahal, dia sebelumnya diketahui sebagai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026