Jaksa Agung Beberkan Kendala Penanganan Korupsi di Luar Jawa

jpnn.com - BOGOR - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia (Kajati) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11). Dalam pertemuan itu, Presiden akan memberi pengarahan sekaligus mendengarkan curhatan para kajati.
Jaksa Agung HM. Prasetyo yang membuka kegiatan itu pun menyampaikan laporan sejumlah masalah yang dihadapi jajarannya terutama di daerah. Dia menyatakan, para jaksa saat ini cukup kesulitan menangani perkara korupsi karena jumlah pengadilan yang sangat terbatas.
"Dalam penyelesaian kasus tipikor, dia harus sidang di ibukota provinsi. Di Jawa tidak masalah. Tapi kalau bicara di Sulteng, apalagi Papua sangat jauh. Ini problem sendiri dalam upaya mempercepat penyelesaian perkara. Meski ini bukan alasan karena harus dihadapi agar bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya," kata Prasetyo.
Prasetyo mengakui, saat ini kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan pun masih sangat rendah. Oleh karena itu, ia berjanji akan meningkatkan kembali kepercayaan publik tersebut.
"Banyak kekurangan yang masih ada pada kami. Tentunya secara bertahap, dan kami berusaha perbaiki supaya bisa dengan sebaik-baiknya," kata Prasetyo.
Dalam pertemuan ini para kajati diberi kesempatan menyampaikan masalah di wilayah kerjanya pada Presiden dan Wapres. Pertemuan ini kemudian berlangsung tertutup.(flo/jpnn)
BOGOR - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia (Kajati) di Istana
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Natalius Pigai Bakal Pertanyakan Vasektomi kepada Dedi Mulyadi
- Pakar Hukum: Putusan MA Wajib Dilaksanakan dalam Perkara RSI NTB dengan Kontraktor
- Kapolda Sumbar Perintahkan Usut Tuntas Kecelakaan Maut Bus ALS di Padang Panjang
- Pencari Kerja Padati Job Fair Jakarta 2025, Ada 12 Ribu Lowongan Pekerjaan Tersedia
- Kala Bhikkhu Thudong Singgah di Masjid Agung Semarang: Wujud Persaudaraan Lintas Iman
- Menko Polkam: Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme & Ormas Meresahkan