Jaksa Banding Vonis Ringan Mantan Anak Buah Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Terdakwa korupsi pengadaan bus Transjakarta, mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono belum bisa bernafas lega.
Pasalnya, vonis lima tahun penjara yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kepadanya membuat Kejaksaan Agung tak puas.
Korps Adhyaksa tegas menyatakan akan melakukan banding atas putusan yang diketok Hakim Ketua Artha Theresia terhadap mantan anak buah Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta itu.
"Kasusnya si Udar Pristono kita akan banding," tegas Jaksa Agung Prasetyo di Kejagung, Jumat (25/9).
Dijelaskan Prasetyo, kejaksaan mempunyai standar operasional prosedur yakni jika putusan yang diberikan kurang dari separuh tuntutan jaksa penuntut umum maka langkah banding akan dilakukan. "Kami ajukan upaya hukum," tegas mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung, itu.
Vonis Udar jauh lebih ringan dari tuntutan JPU Kejagung. Anak buah Prasetyo sebelumnya menuntut Udar penjara 19 tahun, dengan Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Namun, Hakim Pengadilan Tipikor berpendapat lain. Udar diganjar penjara lima tahun, denda Rp 250 juta.
Hakim menganggap Udar hanya terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 78 Juta dari Deddy Kuswandi, rekanan perusahaan yang memenangkan tender bus Transjakarta. Menurut Hakim, Udar terbukti melanggar pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Korupsi. (boy/jpnn)
JAKARTA - Terdakwa korupsi pengadaan bus Transjakarta, mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Udar Pristono belum bisa bernafas
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pesan Penting Kemendagri dalam Musrenbang Riau 2024
- 5 Berita Terpopuler: Seleksi PPPK, Seluruh Honorer Diangkat ASN, Gaji 13 Menanti
- Terima Kunjungan Country Head YouTube Indonesia, Ketua MPR Bamsoet Sampaikan Hal Ini
- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Secara Menyeluruh Harus Segera Diwujudkan
- Ketua MPR Sebut Keputusan Jenderal Agus Subiyanto soal Penyebutan OPM Sudah Tepat
- Human Initiative Targetkan'Sebar Kurban' Jangkau Pelosok dan Wilayah Krisis Kemanusiaan