Janji Pemerintah soal Pengelolaan Utang dalam RAPBN 2022

Rabu, 18 Agustus 2021 – 12:53 WIB

Pemerintah memastikan pengelolaan utang pada RAPBN 2022 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan selalu dalam koridor kesinambungan fiskal. Foto: Ricardo/JPNN.com

Saat ini pembiayaan utang tidak hanya digunakan untuk menutup defisit anggaran, tetapi juga untuk pengeluaran pembiayaan untuk investasi, pinjaman serta kewajiban penjaminan.

Baca Juga:

Puan Beri Peringatan Kepada Pemerintah soal Utang

Pemerintah pun selalu berkomitmen untuk menjaga keseimbangan biaya dan risiko dengan melakukan diversifikasi portofolio utang, yang antara lain meliputi jenis instrumen utang, suku bunga, mata uang, dan tenor.

Sebelumnya pembiayaan utang pada APBN 2020 yang awalnya direncanakan Rp 351,8 triliun, sempat turun dibandingkan realisasi pada 2019 sebesar Rp 437,5 triliun.

Realisasi itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan utang dengan menjadikan utang sebagai alat untuk menjalankan kebijakan kontra-siklus (countercyclical).

Sebagai catatan total outstanding utang pemerintah pada akhir Juli 2021 telah mencapai Rp 6.570,2 triliun yang antara lain terdiri atas penerbitan SBN Rp 5.727,7 triliun dan pinjaman Rp 842,5 triliun.

Sementara itu, rasio utang terhadap PDB pada akhir Juli 2021 tercatat mencapai 41 persen terhadap PDB seiring dengan adanya peningkatan pembiayaan untuk penanganan pandemi COVID-19. (antara/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!