Jaringan Islam Kebangsaan Dukung Penuh KPU
"Ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang terbelah karena perbedaan sikap politik, menjadi benih perpecahan yg harus dihentikan," kata KH. Kurtubi.
KH. Sulaeman Tanfidz JATMI Jakarta Timur mengemukakan bahwa people power yang sekarang dibungkus dengan nama Gerakan Kedaulatan Rakyat yang digaungkan oleh tokoh-tokoh tertentu merupakan bentuk delegitimasi dan sikap tidak percaya terhadap KPU.
"Kami menilai people power atau gerakan kedaulatan rakyat justru telah melecehkan kedaulatan rakyat sesungguhnya yang telah dilaksanakan tanggal 17 April lalu," ujar KH. Sulaeman.
Aksi JIK merupakan aksi damai dan mengirimkan delegasi 50 Ulama ke KPU, untuk beraudiensi menyatakan dukungan penuh agar KPU semakin percaya diri menuntaskan amanahnya sampai selesai. "Terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk sekedar memenuhi syahwat berkuasa elit politik tertentu," tutup KH. Sulaeman.
Jaringan Islam Kebangsaan yang turun dalam aksi akir pekan kemarin itu merupakan para ulama dan santri yang berasal dari berbagai ponpes dan majelis taklim, di antaranya; Ponpes Sabilul Mursyidin, Ponpes Cinta Rasul, Ponpes Nurul Hikam, Majelis Taklim Masrom al-Khairat, Majelis Taklim al-Mukarromah, Majelis Taklim Raudhatul Mutaallimin, Nurul Bayan, Zahrul Firdaus, Nasuha, Murussafaat, Majelis dan Zikir Miftahul Nurul. (*adk/jpnn)
Mereka menilai people power atau gerakan kedaulatan rakyat justru telah melecehkan kedaulatan rakyat sesungguhnya.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PDIP Menggugat KPU ke PTUN, Arief Poyuono Bakal Ajukan Gugatan Intervensi
- Ketua KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Calon Terpilih Pilpres 2024
- Ganjar-Mahfud Absen saat KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres
- Ekspresi Anies-Muhaimin saat Menghadiri Penetapan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024
- Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
- Butuh 6.048 PPS dan 780 PPK Untuk Pelaksanaan Pilkada di Daerah ini