Jaro Ade Minta Moratorium Daerah Otonomi Baru Dicabut

Jaro Ade Minta Moratorium Daerah Otonomi Baru Dicabut
Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Hotel Ritz Charlton, Jakarta, Kamis (5/12). Foto: Istimewa

Kemudian, sistem pemilu yang memiliki potensi kemenangan Partai Golkar dengan mempertimbangkan sistem pemilu metode pemilihan suara ambang batas parlemen dan besaran kursi Dapil. Membentuk saksi permanen hingga ke daerah dan menetapkan parlementer threshold 4 persen ke daerah-daerah.

"Keempat, dalam menghadapi kontestasi politik pilkada, Partai Golkar memprioritaskan kader murni dengan tetap menempuh mekanisme survei yang fair dan obyektif untuk diusulkan sebagai kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah," kata Aisyah.

Kelima, strategi pemenangan Golkar dalam Pemilu 2024 harus dilakukan secara simultan, terstruktur, terintegrasi dimulai dari tahun 2020 dengan menghimpun dan memberdayakan kembali potensi kader. Baik fungsional maupun teritorial termasuk rekrutmen kader pemilih pemula.

"Keenam, DPP Partai Golkar harus mempersiapkan sistem kaderisasi komprehensif yang dilakukan selambat-lambatnya satu tahun setelah pelaksanaan Munas X dengan memperhatikan beberapa hal. Kaderisasi berjenjang di semua tingkatan, merangkul berbagai kelompok fungsional, mahasiswa, guru, petani, nelayan dan sebagainya, memperhatikan keterwakilan perempuan dan kader muda," tuturnya.

Ketujuh, sebagai upaya konsolidasi di tubuh partai perlu dilakukan regenerasi pengurus organisasi di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan dengan memperhatikan batas usia.

"Delapan, dalam rangka penguatan kapasitas kader partai, maka perlu didirikan sebuah lembaga pendidikan dan latihan yang dinamakan Akademi Partai Golkar," tutur Aisyah.

Sembilan, Golkar melanjutkan kembali dana pembinaan kepada DPD Provinsi dan di DPD Kabupaten/Kota dan Hasta Karya sebagai wujud kepedulian DPP Partai Golkar terhadap pengembangan partai. "Sepuluh, memberikan penghargaan dan kontribusi terhadap orang-orang dalam kelompok masyarakat yang berprestasi dalam bidang kemanusiaan, lingkungan, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi," ujarnya.

Kesebelas, perlu kajian khusus tentang sistem pemilihan kepemimpinan internal Partai Golkar di semua tingkatan yang memperhatikan kualitas kader dari segi PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela) dan menghindari politik transaksional.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade meminta ketegasan Golkar untuk mendorong dicabutnya moratorium DOB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News