Jatah Kepala Daerah Harus Lewat APBD
Sebagai Insentif Hasil Penarikan Pajak dan Retribusi Daerah
Sabtu, 22 Januari 2011 – 05:05 WIB
JAKARTA - Upah pungut untuk para kepala daerah memang sudah tidak dilarang. Meski demikian, para kepala daerah masih tetap bisa memperoleh penghasilan tambahan dari insentif hasil penarikan pajak dan retribusi daerah.
Direktur Pelaksanaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Bambang Pamungkas, menegaskan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi upah pungut. Meski demikian, ada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memungkinkan kepala daerah menerima insentif dari hasil penarikan pajak dan retribusi di daerah.
Baca Juga:
Bambang juga mengatakan, kini sudah ada PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Dalam PP itu, kepala daerah tidak sembarangan bisa mengambil uang hasil pajak dan retribusi daerah.
"PP 69 Tahun 2010 jika dilihat ada amanahnya, kepala daerah dapat diberikan insentif. Tapi jika kita coba lihat apakah itu sama dengan upah pungut" Itu berbeda. Insentif ini berkaitan dengan kinerja dan pembagiannya berbeda antardaerah. Insentif sesuai kemampuan daerah. Ini dilakukan untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja," kata Bambang di kantor Kemendagri, Jumat (21/1).
JAKARTA - Upah pungut untuk para kepala daerah memang sudah tidak dilarang. Meski demikian, para kepala daerah masih tetap bisa memperoleh penghasilan
BERITA TERKAIT
- Pemerintah dan Swasta Harus Pererat Kerja Sama untuk Capai Target SDGs 2030
- KPK: Jika Tidak Ada Iktikad Baik, Bupati Mimika Akan Kami Jemput Paksa
- Bertemu Pimpinan MPR, Dubes Abdul Karim Ingin Indonesia Segera Buka Kedubes di Rwanda
- Gelar Halalbihalal, FPMM: Momentum Bersilaturahmi dan Deklarasi Dukungan Politik Menjelang Pilgub Maluku
- Perlu Kail, Syahganda Istilahkan Makan Siang Gratis Hanya Memberi Ikan
- Mendagri Tito Puji Kinerja dan Loyalitas Suhajar Diantoro Selama jadi Sekjen Kemendagri