Jelang Penghapusan Honorer, Bupati Siak Minta Tambahan Kuota PPPK

Terutama untuk tenaga guru dan kesehatan, serta terakhir administrasi yang jumlahnya memang terbatas.

Dia mengatakan bahwa usulan penambahan formasi tersebut bisa menjadi solusi karena PPPK tidak ditanggung gajinya oleh pemerintah pusat.

Namun, diserahkan kepada masing-masing daerah menyesuaikan dengan pendapatan yang ada. 

"Jadi, kami tidak menolak PPPK, sepanjang ada formas kami terima, dan kalau bisa kita tambahkan," sebutnya.

Selanjutnya, kata dia, upaya yang kedua dilakukan adalah dengan rekrutmen dengan outsourcing atau alih daya. 

Hal tersebut bisa dilakukan untuk tenaga kebersihan, keamanan dan sopir. 

Kalau bisa, kata dia, juga untuk tenaga teknologi informasi.

"Karena untuk programer itu sulit juga bagi aparatur sipil negara. Akuntansi juga masih kurang kalau hanya mengandalkan ASN. Ada sejumlah bidang tugas yang penting. Mudah-mudahan ada solusi kebijakan atau ruang untuk penyelesaian," ujarnya. (antara/jpnn)