Jelang Pilkada Dana Bansos dan Hibah Membengkak

Kondisi ini, imbuh dia, tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 37 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa belanja bantuan keuangan hanya dialokasikan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran"Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA"SKPD) Sekretariat Daerah. "Jadi, ini sudah nggak tertib," kata Erwin.Selain soal alokasi dana bansos dan hibah pada ABPD 2011 ini, Fitra juga menyoroti besarnya anggaran pelaksanaan pilkada DKI Jakarta yang tersebar di berbagai SKPD. Setahun sebelum pilkada, APBD DKI sudah menganggarkan Rp 40,3 miliar untuk kegiatan yang berbau pilkada. Ini di luar anggaran yang diajukan oleh KPUD Rp 250 miliar.

"Muncul kesan kalau pilkada dijadikan kesempatan bagi SKPD untuk berlomba-lomba membuat proyek terkait," kritik Erwin. Lebih dari itu, dia menyebut pemanfaatan dana tersebut juga rawan penyalahgunaan dan pengarahan untuk dukungan kepada calon tertentu. "Caranya dengan memanfaatkan birokrasi. Duplikasi anggaran bisa terjadi dengan alokasi kegiatan yang sama, seperti sosialisasi pilkada," katanya.

Menurut Erwin, harus ada perubahan dalam manajemen anggaran daerah menjelang pilkada. Apalagi, jelas dia, hasil riset Fitra di 18 daerah yang akan menggelar pilkada pada 2008 lalu juga menunjukkan gejala yang sama. Daerah-daerah itu, antara lain, Bondowoso (Jawa Timur), Lombok Timur (NTB), Garut dan Sumedang (Jawa Barat), Palembang (Sumatera Selatan), dan Pontianak (Kalimantan Barat).

Erwin mengusulkan perlunya penertiban anggaran kegiatan yang berkaitan dengan pilkada ke dalam satu pos dan mengoordinasikannya kepada KPUD sebagai instansi yang bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pilkada."Pemda juga harus transparan dengan memublikasikan anggaran pilkada secara terperinci, baik yang dialokasikan kepada KPUD maupun instansi lain untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran ini," tegas Erwin.