Jelang Pilkada, Netralitas KPU Mengkhawatirkan

jpnn.com - SEMARANG - Netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng dan Kabupaten Wonosobo menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 patut dipertanyakan. Pasalnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menemukan salah satu komisioner KPU Kabupaten Wonosobo menjadi pengurus salah satu parpol.
Komisioner KPU) tersebut bernama Nurul Mubin yang diindikasikan menjadi anggota Partai Hanura di wilayah yang sama. Kalau terbukti, Bawaslu akan meindak tegas.
Koordinator Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan, pihaknya sudah melakukan intervensi terhadap hal tersebut. Bawaslu sudah melakukan garis koordinasi kepada KPU Jateng untuk melakukan klarivikasi pada yang bersangkutan. Hanya saja, pihak KPU Jateng belum melakukan tindakan apa pun.
"Ya laporan dari masyarakat sudah kita intervensi, dan kami sudah menyurati pada KPU Jateng. Tapi belum ditindak. Kami menyayangkan kenapa tidak segera dilakukan klarivikasi," terang Teguh pada Jateng Pos (JPNN Group) saat ditemui di Hotel Patrajasa, Selasa (28/4).
Teguh menambahkan, menjadi anggota Komisioner KPU merupakan hal dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sesuai undang-undang, calon anggota komisioner saat mengikuti seleksi semestinya sudah diketahui bukan sebagai anggota parpol manapun. Ditegaskan dalam undang-undang, anggota komisioner KPU tidak boleh aktif di organisasi Parpol minimal lima tahun setelah keluar dari kepengurusan parpol. (udi)
SEMARANG - Netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng dan Kabupaten Wonosobo menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 patut dipertanyakan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sekjen PKS Apresiasi Kepedulian Gubernur Kaltim pada Pendidikan
- Dukung Prabowo 2 Periode, Idrus Golkar Usul Pembentukan Koalisi Permanen
- Versi Pengamat, Prabowo Tak Merestui Mutasi Letjen Kunto Arief
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Golkar Jabar Ganti 2 Ketua DPD Kota/Kabupaten, Dinilai Abaikan Amanah Bahlil
- Aktivis Sayangkan Bawaslu Banggai Tidak Akui Adanya Laporan Politik Uang di Simpang Raya