Jepang Hengkang dari Inalum

Oleh karena itu, Kementrian BUMN dan ?Kementerian Keuangan, sudah membuat surat formal kepada Menko Perekonomian dan Presiden untuk diberi kesempatan, di mana 100 persen saham Inalum akan menjadi milik Indonesia. Saat ditanya soal kebutuhan dana yang disiapkan oleh pemerintah, Mustafa mengaku belum bisa memberi gambaran. "Saat ini auditor perusahaan, Earnst & Young, belum memberikan laporan final terkait hasil auditnya," kata dia.

Meski begitu, pihaknya mengaku telah menginventarisir dan sudah mengukur pendanaan yang dibutuhkan. "Mudah-mudahan tercover oleh BUMN. Dari segi teknis dan manajemen serta pengalaman puluhan tahun dengan pihak luar, yaitu dengan pihak Jepang, insya Allah kami mampu mengelola itu. Di samping itu ada BUMN yang hampir sejenis, Antam, yang juga bisa bergabung dan melanjutkan ini," tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN, Irnanda Laksanawan menjelaskan, sikap resmi pemerintah itu sesuai aspirasi masyarakat. "Oleh karenanya, kami mengambil sikap untuk menolak usul perpanjangan periode operasi pabrik peleburan aluminium itu," tegasnya.

Untuk diketahui, Inalum bergerak dalam industri aluminium dengan kapasitas produksi sekitar 230 ribu-240 ribu ton per tahun. Selama ini, hasil produksi Inalum sebagian besar dikirim ke Jepang, dan Indonesia sendiri harus mengimpor alumunium dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.