JK: Negara akan Berikan Pendapatan Layak untuk Kades
Kamis, 04 Juni 2009 – 23:25 WIB
BANDUNG - Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa negara siap dan sanggup memberikan jaminan pendapatan yang layak untuk kepala desa se-Indonesia. Jaminan itu katanya, selaras dengan tugas dan fungsi kades yang berfungsi sebagai pemimpin di garda terdepan tanah air. Hal ini ditegaskan JK sebagai jawaban atas harapan sekitar 800 kepala desa se-Jawa Barat yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Jawa Barat. Silaturrahim itu diikuti kades dari 16 kabupaten/kota se-Jabar. JK mengakui, tunjangan kades haruslah sepadan dengan tugas-tugasnya yang cukup berat. Apalagi kemajuan bangsa sangat ditentukan kepemimpinan desa. JK pun tidak segan menyebut kades sebagai ujung tombak pembangunan dan demokrasi Indonesia. "Jadi kades tugas mulia, dan jadi bahagian pemerintahan kita," tegas capres bernomor urut 3 ini.
"Soal pendapatan layak untuk kades, saya hitung dengan jumlah 65 ribu kades di Indonesia, dengan tunjangan yang tentu harus lebih tinggi dari sekertaris desa, negara ini sanggup mengatasi itu," tegas JK, di Gedung Balai Sartika, Bandung, Kamis (4/6).
Baca Juga:
Dalam acara tersebut, Ipin Arifin, Ketua Apdesi Jabar, memang sempat menyampaikan rasa cemburu para kepala desa terhadap sekretaris desa. Sekdes menurutnya, sudah diangkat sebagai PNS, sementara kades tidak. Ini berdampak langsung pada pendapatan bulanan yang juga berbeda.
Baca Juga:
BANDUNG - Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa negara siap dan sanggup memberikan jaminan pendapatan yang layak untuk kepala desa se-Indonesia.
BERITA TERKAIT
- Rayakan Hari Kartini, Seluruh Karyawan Juragan 99 Garment Berkebaya Sepekan
- Polda Banten Ungkap Kasus Perburuan Badak di Taman Nasional Ujung Kulon
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Pj Gubernur NTB Mangkir Dipanggil Bawaslu, Pengamat: Pejabat Seharusnya Memberi Contoh
- Tekan Angka Perkawinan Anak, Waka MPR Lestari Moerdijat Mengajak Semua Pihak Terlibat
- Akademisi Minta Prabowo Membentuk Kementerian Urusan Papua