Johan Budi Resmi jadi Kader PDIP, Begini Ceritanya

Johan Budi Resmi jadi Kader PDIP, Begini Ceritanya
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi usai membesuk Novel Baswedan di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (11/4). Foto: Gunawan Wibisono/JawaPos.Com

“Sudah berdiskusi dengan keluarga, saya memutuskan untuk beralih dalam ladang pengabdian yang berbeda yaitu melalui jalur politik,” ujarnya.

Kebetulan, lanjutnya, di saat bersamaan, tawaran menjadi calon kegislatif datang dari PDIP. Soal pilihan menggunakan PDIP, mantan Pimpinan KPK itu menganggap PDIP sebagai partai yang lebih banyak menyentuh dan bicara tentang rakyat kecil. Selain itu, PDIP mengusung konsep NKRI berdasarkan Pancasila serta paham nasionalis religius. “Sesuai dengan prinsip saya,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Johan budi telah meminta izin presiden untuk maju dalam kontestasi Pileg. “Bukan JB yang ajukan tapi ada tawaran. Memang JB punya kedekatan setelah jadi jubir, bukan sejak KPK,” ujarnya.

Johan akan disamakan statusnya dengan pembantu presiden lainnya yang maju pileg. Hanya wajib cuti saat kampanye.

Pram menambahkan, dari jajaran kabinet kerja, sudah ada beberapa menteri yang diizinkan maju dalam kontestasi. Di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan tiga menteri PKB Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

Politisi PDIP itu menilai, diizinkannya menteri maju caleg bukan tanpa alasan. Presiden memahami jika sejumlah menteri dibutuhkan partainya untuk mendulang suara. “Misal Puan di Dapil solo, suara mbak Puan pada waktu pileg lalu hampir 400.000 artinya 2 kursi sendiri,” imbuhnya.

Namun, presiden sendiri juga tidak sembarangan. Bagi kementerian yang dirasa tidak bisa ditinggalkan atau memberi efek negative jika menterinya maju pileg, Jokowi tidak mengizinkannya. Seperti Menteri Sekretaris Negara (Menesneg), Setkab, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Pertahanan.

“Mendagri dia partner KPU Bawaslu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilu. Kalau dia jadi caleg ada conflict of interest,” tuturnya mencontohkan.

Johan Budi, juru bicara presiden yang mantan jubir KPK, sudah resmi menjadi kader PDIP dan maju sebagai caleg di Pemilu 2019.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News