Jokowi Bagikan Empat Kartu Sakti di Batam, Kalau Dipakai Beli Pulsa, Ini Akibatnya

"Kartu-kartu ini pasti akan bermanfaat untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu," ujarnya lagi.
Pemerintah, kata Menteri Puan, akan terus melakukan monitoring. Apabila masyarakat ketahuan mempergunakan dana dari kartu tersebut untuk keperluan yang tidak seharusnya, kartu itu akan dicabut kembali.
KIP, misalnya. Hanya boleh dipergunakan untuk membeli keperluan sekolah. Seperti buku-buku, seragam, dan alat tulis. Presiden Jokowi juga mewanti-wanti para pelajar untuk tidak mempergunakan uang dari kartu itu untuk kepentingan yang lain.
"Hati-hati. Jangan dipakai beli pulsa. Kalau ketahuan beli pulsa, cabut nanti," ujarnya.
Dana bantuan untuk kartu-kartu tersebut merupakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Jokowi mengatakan, sebelumnya, sebanyak 80 persen subsidi BBM jatuh pada orang yang salah. Yakni, pada pemilik kendaraan-kendaraan mewah.
"Makanya, sekarang dialihkan untuk pelajar, kesehatan dan disabilitas," tambah Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lagi.
Jokowi memastikan pemegang KIS akan mendapatkan layanan kesehatan layaknya pasien lain. Dengan catatan, tidak mempergunakannya langsung ke rumah sakit. Melainkan, melalui puskesmas. Nanti, puskesmaslah yang akan memberikan rujukan ke rumah sakit, apabila diperlukan.
Pembagian kartu ini disambut baik oleh masyarakat setempat. Siti Jareah, misalnya, mengaku bersyukur bisa mendapatkan kartu tersebut. Ia mendapatkan dua kartu, KKS dan KIS. Ini artinya, terbuka peluang baginya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
NONGSA - Presiden Joko Widodo membagikan empat kartu sakti untuk masyarakat Kelurahan Sambau, Minggu (21/6). Yakni, Kartu Indonesia Sehat (KIS),
- Sepanjang 2024, BPJS Kesehatan Catat Jumlah Peserta Aktif JKN & Penerimaan Iuran Melonjak
- Belum 100 Hari Dilantik, Pramono Rombak 59 Pejabat Eselon Termasuk Wali Kota
- Menteri Rini Mengenang Masa Kuliah, jadi CPNS 1990, Kisah Hidup Tidak Selalu Mulus
- YATBL Laporkan Muhammad Kadafi ke Bareskrim Polri
- Kementerian BUMN Tunjuk Rivan Purwantono Sebagai Direktur Utama Jasa Marga
- KUHAP Baru Diharapkan Tingkatkan Kepercayaan Publik pada Sistem Hukum