Jokowi Butuh JK dan Abraham Samad

jpnn.com - JAKARTA -- Calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo "tak sengaja" bertemu dua tokoh yang kerap disebut-sebut potensial menjadi calon wakil presiden, Sabtu (3/5).
Pertama, Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla di ruang tunggu VIP Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Kemudian, bekas Wali Kota Surakarta, itu bertemu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, di ruang tunggu VIP Bandara Adi Sucipto, Daerah Istimewa Yogjakarta, Sabtu (3/5).
Menurut pakar psikologi politik Prof Hamdi Muluk, hanya Jokowi dan orang sekitarnya yang tahu makna pertemuan itu. "Apakah ini komunikasi politik atau sekadar kebetulan? Hanya Jokowi dan orang sekitarnya yang tahu," kata Hamdi saat dihubungi, Minggu (4/5).
Dijelaskan Hamdi, komunikasi politik dibangun berdasarkan keselarasan dan kecocokan. Menurutnya, yang namanya politik itu tentu yang menyamakan atau mencocokkan adalah kepentingan. Selain itu, lanjut Hamdi, harus ada kesepakatan politik.
Misalnya, Jokowi dengan Samad sepakat membela kepentingan rakyat kecil. Maka ketika memimpin Indonesia nanti, keduanya harus sama-sama fokus di sana. Jangan sampai satu membela kepentingan pengusaha, sedangkan lainnya membela kepentingan rakyat kecil.
Sedangkan pengamat politik Konsep Indonesia Research and Consultant Budiman menyatakan, pertemuan Jokowi dengan Abraham serta JK, meskipun tidak disengaja, tetap menjadi pemberitaan dan perhatian media.
Menurutnya, disengaja atau tidak, publik tahu Jokowi bertemu dua figur yang banyak diberitakan akan menemaninya sebagai cawapres.
JAKARTA -- Calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo "tak sengaja" bertemu dua tokoh yang kerap disebut-sebut potensial menjadi calon wakil
- Resmikan Masjid Jakarta Garden City, Gubernur Pramono Berpesan Begini
- Kepala BKN Sebut 1.967 CPNS 2024 yang Mundur Aslinya Tidak Lulus
- BSMI Peringatkan Dunia Internasional, Jalur Gaza Masih Belum Aman
- Kemenag Dorong Transformasi Ekonomi Pesantren Melalui Inkubasi Wakaf Produktif
- Adinkes Dorong Pemanfaatan Dana Desa untuk Penuntasan Stunting
- Biaya Haji Indonesia Lebih Mahal dari Malaysia