Jokowi Diminta Lindungi Industri Tembakau Dalam Negeri

Jokowi Diminta Lindungi Industri Tembakau Dalam Negeri
Jokowi Diminta Lindungi Industri Tembakau Dalam Negeri. Foto JPNN.com

Menurut Zulvan, hasil riset ilmiah tembakau rokok yang kemudian dibukukan berjudul "Divine Kretek" jelas-jelas disebutkan bahwa seringkali kampanye antirokok itu dilakukan dengan basic riset yang salah.  

Ia khawatir, kampanye Kemenkes yang begitu dalam terhadap tembakau, dikarenakan di sektor kesehatan ada begitu banyak funding lembaga donor penyedia dana kampanye anti tembakau. Sementara di sisi lain, Kemenkes seakan lupa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi rakyat banyak.

Zulvan menyebut, dalam buku Divine Kretek, Dr John C. Liuk pernah memprotes keras hasil penelitian Environmental Protection Agency (EPA) dalam majalah yang diterbitkan Universitas Boston tahun 1993. EPA membuat laporan yang serampangan untuk penelitian yang dilakukan di 30 negara.

"24 penelitian tidak menunjukkan hubungan signifikan antara perokok pasif dan kanker paru-paru," ujar Zulvan.  

Nah, dari 30 penelitian hanya 1 yang menunjukkan satu resiko. Untuk menampakkan hal ini EPA perlu "memutar, memotong dan merapikan" data penelitian sehingga bisa menghasilkan asumsi orang yang hidup dengan perokok 119 kali lebih beresiko terkena kanker paru-paru. "Penelitian tersebut memojokkan tembakau," tandasnya.

Zulvan juga mengkritik sisi pengobatan, Kemenkes justru lepas diri sehingga terkesan sangat liberal karena lebih banyak menggunakan obat paten lisensi dari luar negeri ketimbang obat generik yang sudah tidak ada patennya.

"Seharusnya hal itu kan didorong oleh Kemenkes, tapi tidak dilakukan dan lebih mengedepankan kampanye antitembakau," tegas Zulvan.

Zulvan merujuk temuan Prof Sutiman Bambang Sumitro Guru Besar Biologi Sel Universitas Brawijaya Malang, Profesor Dr. Sutiman B. Sumitro, bersama ahli Kimia-Fisika senior Dr. Gretta Zahar dan tim yang terdiri dari ahli bidang kedokteran, Kimia dan Fisika.

JPNN.com JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo belum berpihak pada industri kretek nasional. Buktinya, pengenaan pajak ganda dan cukai yang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News