Jokowi Harus Pertimbangkan Soliditas Parpol Pendukung

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis dari Universitas Mercu Buana, Dr. Heri Budianto mengatakan bahwa sikap presiden terpilih Joko Widodo yang konsisten menghendaki agar anggota kabinet lepas dari jabatan di partai politik, patut diapresiasi. Menurut Heri, sikap Jokowi ini merupakan sebuah komitmen baru dari seorang pemimpin dan harus mendapat dukungan.

Meski begitu, kata Heri, presiden juga harus memperhatikan secara seksama dinamika politik di parlemen secara cermat. "Beberapa pekan terakhir ini kita melihat dinamika yang cukup keras di parlemen. Saya kira Jokowi harus betul-betul mengakomodasi parpol terutama mereka yang sejak awal mengusungnya. Parpol-parpol inilah yang akan bertarung habis-habisan di parlemen selama 5 tahun ke depan untuk mendukung program yang diusung Jokowi-JK, sehingga soliditas dengan mereka penting untuk dijaga," kata Heri, di Jakarta, kemarin.

Dikatakan, spirit pemisahan jabatan menteri dengan parpolnya itu baik agar tidak ada rangkap jabatan dapat dipahami. Namun, imbuh dia, realitas politik yang ada tidak bisa dikesampingkan.

"Dalam tiap partai politik itu, ada tokoh yang menjadi perekat internal partai itu. Di Hanura ya ada Pak Wiranto, di PDIP bu Mega, di PKB ada Cak Imin, di Nasdem dan PKPI ada Surya Paloh dan Sutiyoso. Orang-orang inilah yang menjadi kunci soliditas partai. Jika orang-orang ini 'dicabut' dari posisi di partainya, maka partai akan goyah dan rentan konflik. Partai yang goyah tidak bakal efektif bertarung mendukung Jokowi-JK di parlemen selama 5 tahun ke depan. Padahal posisi KIH sudah minoritas di situ dan pertarungan pun akan keras. Suka atau tidak suka, ini fakta," terang Heri lagi.

"Sebetulnya, jika posisi KIH di parlemen kuat maka komitmen pemisahan jabatan a la pak Jokowi itu sangat mungkin diterapkan. Pak SBY sesungguhnya bisa menerapkan itu, karena beliau dulu mayoritas di parlemen. Namun pak SBY memilih untuk tidak menerapkannya. Kita harapkan saja agar nantinya KIH mampu menambah sekutu di DPR, sehingga komitmen baik ini bisa diterapkan secara maksimal," imbuhnya.

Heri mengakui, menteri-menteri dari kalangan parpol memiliki nilai lebih, yaitu akan jauh lebih bisa diterima oleh kolega politik di parlemen, walaupun berbeda kubu. Karena itu, sambung dia, menteri dari parpol biasanya memiliki jalinan komunikasi yang lebih baik saat pembahasan berbagai persoalan-persoalan pemerintahan di tingkat komisi di DPR. Hal ini sangat berbeda dengan menteri dari kalangan profesional, karena belum terlalu mengenal dan berasal dari background yang berbeda.

"Inilah realitas kekinian. Setiap keputusan ada plus minusnya. Pemisahan jabatan menteri dan parpol memang belum ada aturannya, sehingga sangat bergantung pada komitmen pemimpinnya. Tentu saja dalam membuat komitmen pak Jokowi juga perlu mempertimbangkan dinamika terkini, dimana KIH memang minoritas di parlemen. Juga ada kebutuhan agar parpol-parpol anggota koalisinya tetap solid dan kuat menjalankan tugas-tugasnya di parlemen. Kita doakan saja pemerintah baru nanti bisa lancar," pungkasnya.(fuz/jpnn)