Jokowi Harus Terdepan Tolak Pelemahan KPK

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Badan Pekerja SETARA Institute Hendardi, mengatakan perubahan sikap partai-partai politik yang semula menolak revisi UU KPK dan kini berbalik mendukung revisi UU KPK menunjukkan watak kekuasaan.

“Perubahan haluan dukungan partai-partai politik atas revisi UU KPK menunjukkan watak sebenarnya kekuasaan yang hanya berfokus melindungi diri sendiri dari potensi ancaman penindakan dari praktik korupsi,” kata Hendardi di Jakarta, Rabu (3/2).

Menurut Hendardi, partai-partai pendukung revisi UU KPK jelas mengharapkan adanya ruang intervensi yang menguntungkan partai-partai.

“Salah satu fungsi terburuk partai politik di Indonesia adalah memberikan proteksi terhadap orang-orang bermasalah, termasuk dalam soal masalah korupsi, dengan menggunakan kekuasaan di parlemen dan pemerintahan,” tegasnya.

Karena itu, Hendardi menyatakan revisi UU KPK adalah ujian kedua bagi Presiden Jokowi untuk tidak bernegosiasi dengan partai politik demi penguatan KPK.

“Jokowi harus berada di garis depan menolak pelemahan KPK. Jokowi mempunyai 50 persen kewenangan dalam pembahasan sebuah RUU. Karena itu kesempatan untuk menolak harus digunakan oleh Jokowi,” katanya.(fas/jpnn)