Jokowi Ingin Ada KIP Kuliah, Tunggu Payung Hukumnya
jpnn.com, JAKARTA - Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, janji Presiden Joko Widodo menyediakan anggaran besar untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah akan ditindaklanjuti bila sudah ada payung hukumnya.
Muhadjir menyatakan, dengan program tersebut nantinya makin banyak anak Indonesia yang bisa menikmati pendidikan tinggi.
"Presiden kan baru menyampaikan dalam pidato kemarin, akan kami tindaklanjuti kalau sudah ada landasan hukum, aturan yang bisa digunakan," kata Menteri Muhadjir di Jakarta, Selasa (26/2).
Pada prinsipnya, lanjut Menteri Muhadjir, itu gagasan yang bagus, untuk menjamin anak dari keluarga kurang mampu tapi potensial secara akademik, dan kualitas untuk meniti karir setinggi-tingginya.
BACA JUGA: Tenang, UTBK SBMPTN Digelar Setelah Unas
"Saya kira itu bentuk keberpihakan kepada mereka yang belum beruntung secara struktur maupun budaya," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi memastikan akan menyiapkan anggaran besar untuk KIP Kuliah jika dia terpilih kembali di Pilpres 2019 nanti.
KIP Kuliah merupakan satu dari tiga kartu yang dijanjikan Capres 01 tersebut akan diterbitkan di periode kedua kepemimpinannya. Dua kartu lainnya adalah Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra-Kerja.
Muhadjir Effendy mengatakan, dengan program KIP Kuliah maka akan makin banyak anak Indonesia yang bisa menikmati pendidikan tinggi.
- Cara Mendaftar KIP Kuliah Merdeka 2024 dan 3 Kategori Siswa Prioritas
- Kemendikbudristek Buka Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024, Simak Syaratnya
- Calon Penerima KIP Kuliah 2024 Siapkan 3 Dokumen Ini, Penting
- Ini Sejumlah Ketentuan Pendaftaran Bagi Calon Penerima KIP Kuliah 2024
- Inilah 4 Kebijakan Kemendikbudristek untuk Meningkatkan Jumlah Penerima KIP Kuliah Merdeka
- Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Program KIP Kuliah Merdeka 2024, Kuota 985.577 Mahasiswa