Jokowi: Kita Ingin Menjadi Negara yang Cepat

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo menekankan upaya pemerintah mengajukan omnibus law ke DPR untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang fleksibel, lincah, dan kompetitif dalam berbagai aspek.
"Kita ajukan omnibus law ke DPR, ada omnibus law perpajakan, minggu depan untuk cipta lapangan kerja, agar kita lebih fleksibel, lincah, kompetitif dalam hal apa pun," kata Presiden dalam sambutannya pada acara pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2019—2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat malam.
Presiden mengatakan, saat ini bukan negara kaya mengalahkan negara miskin atau negara besar mengalahkan negara kecil, melainkan negara cepat mengalahkan negara yang lambat.
"Kita ingin menjadi negara yang cepat karena sekarang negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat," kata Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga untuk pertama kalinya menayangkan video rencana pembangunan ibu kota baru dalam forum politik.
Presiden menekankan keputusan pindah ibu kota bukan hanya pindah lokasi, Istana, dan kementerian, melainkan juga pemindahan kultur kerja dan pembangunan sistem sehingga ada kecepatan dalam memutuskan serta merespons perubahan zaman yang terjadi.
"Kita ingin membangun sistem kerja yang baik sehingga kita instal daulu sistemnya. Ini pekerjaan besar," kata Jokowi. (antara/jpnn)
Jokowi mengatakan, saat ini bukan negara kaya mengalahkan negara miskin atau negara besar mengalahkan negara kecil, melainkan negara cepat mengalahkan negara yang lambat.
Redaktur & Reporter : Fajar W Hermawan
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi