Jokowi Larang Menteri Menjawab Media dengan No Comment

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak mengeluarkan peraturan ataupun surat edaran tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar antar kementerian tidak saling tabrak.
"Presiden Jokowi memberikan pesan agar peraturan menteri yang dikeluarkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Menteri dilarang mengeluarkan peraturan sendiri. Cocok terhadap kementerian A, tapi dampaknya terhadap kementerian lain kurang cocok," terang Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, di situs Setkab, Selasa (17/2).
Selain itu, sejumlah hal juga dibahas dalam rapat yang berlangsung santai di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2) malam. Antara lain, percepatan pengangkatan para pejabat eselon I untuk segera mengelola dan menyerap anggaran APBN 2015, juga soal menggenjot pertumbuhan ekonomi di atas 7 % rata-rata selama 5 tahun.
"Presiden juga meminta para menteri untuk membangun komunikasi yang baik dengan media, dan hindari (memberikan) jawaban no comment," tandas Menko kelahiran Aceh, 23 September 1953 ini. (adk/jpnn)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak mengeluarkan peraturan ataupun surat edaran tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Liburan Tanpa Izin, Bupati Indramayu Bakal Magang di Kantor Kemendagri
- Stok Beras Melonjak, Waka MPR: Komitmen Presiden Prabowo Langsung Dibuktikan
- Otto Hasibuan Minta Peserta PKPA Bisa Menaati Kode Etik Ketika Menjadi Advokat
- Majelis Ulama Indonesia Tegaskan Vasektomi Hukumnya Haram
- Pemerintah Janji Tindak Ormas Nakal, Termasuk Grib Jika Bersalah
- Mbak Ita & Suami Kompak Mengaku Tak Tahu Soal Aliran Fee 13 Persen dari Proyek di Kecamatan