Jokowi, Presiden RI Paling Concern dengan Pariwisata

Dia mencontohkan, akhir tahun 31 Desember 2015, Presiden Jokowi menghabiskan malam tahun baru justru di Raja Ampat, Papua. Nomor satunya wisata bahari bawah laut. Beliau juga meninjau Labuan Bajo Komodo, Danau Toba Sumatera Utara, Belitung Babel, Tanjung Lesung Banten, sampai ke Borobudur Jawa Tengah. "Itu sinyal yang konkret, perhatian ke pariwisata luar biasa!" ungkapnya.
 
Sinyal keberpihakan terhadap pembangunan pariwisata memang sudah terlihat jelas dalam anggaran yang dikucurkan. Untuk infrastruktur dan promosi pariwisata, pemerintah berani mengucurkan anggaran Rp 5,6 trilliun. Itu membuat anggaran Kementerian Pariwisata seperti balon, naik drastis. 

Promosi gencar jadi makin leluasa dilakukan di negara-negara ASEAN serta tiga negara besar Asia seperti Jepang, Korea dan Tiongkok. Itu dilakukan tanpa mengenyampingkan promosi di kawasan Timur Tengah, Eropa, Australia serta kawasan benua Amerika. “Dari segi originasi, kawasan ASEAN dan tiga negara itu potensinya memang lebih besar dibandingkan misalnya kawasan Amerika Latin. Fokus berpromosi di daerah-daerah yang menghasilkan potensi besar tadi sudah tepat,” ucapnya.

Deregulasi Bebas Visa Kunjungan (BVK) untuk 169 negara juga tidak lepas dari pro kontra. Tapi Presiden Jokowi tetap konsisten dengan sikapnya, bebas visa dari Australia, Ukraina, Kenya, Montenegro, Uzbekistan, Bangladesh, Kamerun, Sierra Leone, Palestina, Honduras, Pakistan, Mongolia, Uruguay, Latin Amerika, Bosnia Herzegovina, Costa Rica, Israel, Albania, Mozambik, Macedonia, Comoros, El Salvador, Zambia, Madagascar, Moldova, Georgia Namibia, Kiribati, Armenia, Bolivia, Bhutan, Trinidad & Tobago, Guatemala, Mauritania, Paraguay, dan lainnya, kini sudah diperbolehkan masuk ke Indonesia tanpa membayar biaya administrasi.

“Ini jelas memberi efek positif dalam banyak hal. Tenaga kerja, aspek turisme, kebudayaan dan seni, kuliner, perhotelan dan restoran atau akomodasi, transportasi, semua makin hidup. Tidak perlu menunggu jadinya visa, tidak perlu mengurus Visa on Arrival. Budget pembuatan visa jadi bisa dialihkan turis yang datang ke hal lain,” terang pria kelahiran Tanjung Balai, 3 April 1961 itu. 

Bintan yang berpuluh-puluh tahun menjadi kawasan pariwisata yang eksklusif, saat dibuka BVK, langsung menanjak hebat, bahkan mengalahkan capaian Batam, di bulan September 2015. Pelabuhan Bandar Bintan Telani September 2015 menembus 48,68 persen, mengalahkan gabungan antara Batam Center 25,57 persen, Sekupang 10,87 persen dan Nongsa 7,6 persen. 

Keberpihakan lainnya tercermin dalam terbukanya akses CAIT, untuk yacht (perahu pesiar) dan CABOTAGE untuk cruise (kapal pesiar). Bagi yachter tidak perlu lagi repot-repot lagi masuk Indonesia. Barang di declare costume, orangnya masuk tanpa visa bagi mereka yang berasal dari 169 negara yang sudah diberi kelonggaran dengan Bebas Visa Kunjungan itu. 

Begitu pun Cabotage, bagi kapal-kapal pesiar. Tidak harus kapal yang berbendera Indonesia yang boleh menurunkan dan menaikkan penumpang di pelabuhan di Indonesia. Kapal asing juga boleh. Dengan begitu, tour operator asing mulai bisa menjual paket wisata bahari di Indonesia. 

“Tentu, ini pengaruhnya tidak langsung sekarang, tetapi ke depan memberi peluang yang besar bagi hadirnya wisman dengan cruise. Sekarang saja sudah banyak cruise bersandar ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dengan membawa ribuan penumpang berkantung tebal. Ini kan bagus,” papar Asnawi.