Jokowi Sebut Mustahil Ekonomi Membaik Bila Pandemi Belum Tertangani

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menilai ekonomi dunia akan mengalami ketidakpastian apabila pandemi Covid-19 belum tertangani.
Karena itu, pria yang akrab disapa Jokowi itu menyerukan pentingnya solidaritas dan kerja sama antarnegara di dunia untuk bersama-sama melawan pandemi Covid-19.
Dia juga menggarisbawahi pentingnya dunia memastikan upaya vaksinasi global, termasuk memperkecil kesenjangan vaksinasi.
Hal tersebut menjadi salah satu poin penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang digelar secara virtual pada Jumat (16/7) malam.
Jokowi juga menyampaikan saat ini kesenjangan vaksinasi di dunia masih cukup lebar.
Dia mengungkap data penyuntikkan dosis vaksin di kawasan ASEAN baru mencapai 17,63 persen dari populasi, di kawasan Afrika baru 4,3 persen dari populasi.
Sementara di kawasan Amerika Utara dan Eropa masing-masing sebesar 77,73 persen dan 76,81 persen dari total populasi.
"Dalam kaitan ini, presiden mengharapkan APEC dapat berkontribusi untuk menutup ketimpangan vaksinasi global, termasuk melalui berbagi dosis lewat Covax Facility," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta selepas mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut.
Presiden Joko Widodo menilai ekonomi dunia akan mengalami ketidakpastian apabila pandemi Covid-19 belum tertangani. Semua negara harus bekerja sama, tidak boleh ada pihak yang menguasai vaksin.
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi