Jokowi Tak Rela Negara Runtuh karena Hukum Diperdagangkan

jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa sistem, proses dan praktik hukum merupakan pilar utama kemajuan bangsa. Begitu juga rasa keadilan dan kepastian hukum.

Dia pun menyebutkan, sudah banyak contoh negara yang pada akhirnya terpuruk, atau bahkan kolaps, karena penegakan hukum tak lagi dipercaya. Nah, dia tidak menginginkan itu terjadi di Indonesia.

“Jangan sampai, sekali lagi jangan sampai terjadi hukum di negara kita lemah. Hukum harus kuat dalam memberikan rasa keadilan, hukum harus kuat dalam memberikan rasa keadilan dan hukum harus memberikan fondasi yang kuat untuk lompatan kemajuan Indonesia,” kata Presiden.

Itu disampaikan presiden yang akrab disapa dengan panggilan Jokowi, saat memberikan pembekalan kepada ribuan calon hakim di Gedung Auditorium Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/2).

Hukum yang kuat, diyakini mantan gubernur DKI Jakarta itu, akan menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun kesejahteraan rakyat, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Jangan sampai terjadi hukum yang bisa diperjualbelikan yang bisa diperdagangkan. Hal ini akan meruntuhkan kepercayaan rakyat dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap institusi-institusi negara kita. Yang bisa meruntuhkan kepercayaan pada intistusi-institusi yang seharusnya memegang amanah menjaga keadilan,” ujarnya menegaskan.

Suami Iriana meyakini Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya selalu menjadi institusi yang berwibawa dan dipercaya rakyat.

Karena itu, dia meminta para calon hakim nantinya menjadi juru adil yang berintegritas, kompeten dan tidak diragukan kejujurannya.