Juklak Hasil Mediasi BRI Harus Spesifik

“Kuncinya di situ. Jika Disnaker bergerak dan sudah ada rekomendasi, prosesnya kan bisa cepat selesai. Karena itu, peran serta dan keterlibatan aktif Disnaker daerah sangat menentukan lambat atau cepatnya penyelesaian sengketa ketenagakerjaan kasusu BRI itu," ujarnya.

Praktisi Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) ini mempertanyakan sampai sejauh mana peranan instansi daerah dalam mendukung penyelesaian kasus pensiunan BRI ini. Tanpa masukan dan saran dari Disnaker-disnaker sangat sulit Kemenakertrans menyusun juklak yang komprehensif.

“Pensiunan BRI ini kan banyak dari daerah. Yang lebih memahami masalah mereka tentunya instansi yang ada di daerah-daerah itu. Kalau saluran informasi dari daerah terputus, bagaimana mungkin pemerintah dapat mengambil kebijakan yang benar,” tukasnya.

Ia menambahkan, pihaknya khawatir bila juklak ini berlarut penerbitannya akan membuat posisi BUMN andalan ini akan terganggu kredibilitasnya di mata publik. Padahal, lembaga perbankan yang berbasis kepercayaan kredibiltas merupakan modal utama. Selain itu, pihak yang mengklaim mewakili pensiunan pun juga menghadapi kondisi status quo yang membuat tidak nyaman.

“Tentu efek yang sulit dihindari adalah kredibilitas BRI dipertaruhkan manakala persoalan ini jadi berlarut-larut. Ini sangat disayangkan, karena BRI merupakan bank BUMN. Kita semua prihatin. Di lain pihak, para pensiunan yang menuntut pesangon itu dirugikan akibat terkatung-katungnya implementasi kesepakatan yang sudah mereka buat. Karena itu, Kemenakertrans tidak boleh tinggal diam melihat kasus ini. Kalau mereka butuh Juklak ya segera saja diterbitkan," pungkasnya. (awa/jpnn)