KA Jabodetabek Dianggap Belum Nyaman

Namun karena alasan ingin kinerjanya dilihat, sehingga melakukan kebijakan yang tidak mengetahui dampak-dampaknya terhadap masyarakat. Pihaknya pun meminta sebaiknya kebijakan ini distatus quo-kan terlebih dahulu. Lalu dilakukan pengkajian kembali bersama para stake holder-nya, seperti penumpang dan Pemprov DKI Jakarta.

Tigor menilai, Pemprov DKI tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan transportasi kereta api. Padahal transportasi kereta api ini dibuat untuk kebutuhan penumpang di Jakarta dan sekitarnya. “Selama ini baik PT KAI maupun PT KCJ memang tidak pernah duduk bersama (Pemprov),” terangnya.

Padahal kalau dilibatkan Pemprov bisa banyak membantu dalam banyak hal. Idealnya memang ada komunikasi antar PT KAI atau PT KCJ dengan Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian kebijakan bisa lebih maksimal dijalankan. Tigor menyontohkan, Pemprov dapat melakukan upaya dalam mengintegrasikan kereta api dengan transportasi publik. “Mengelola transportasi kereta api untuk menuntaskan kemacetan memang harus diintegrasikan dengan Pemprov,” katanya.

Namun selama ini dia melihat ada ego sektoral antara pemerintah pusat dalam hal ini PT KAI dan pemerintah daerah. Kebutuhan masyarakat pengguna kereta juga harus diketahui betul, sehingga kebijakan yang dibuat tidak malah memberatkan.