KA Jabodetabek Dianggap Belum Nyaman

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin, juga melihat ada masalah ego sektoral antara PT KAI dengan Pemprov DKI Jakarta. Sehingga kebijakan mengatasi masalah perkeretaapian tidak maksimal. “Perkiraan saya, ini masalah ego sektoral dan motif otoritas pusat yang terganggu,” terangnya.

Termasuk adanya ada pembagian (share) bisnis yang tergerus. Pasalnya PT KAI adalah perseroan terbatas yang punya motif bisnis yang kuat. “Sehingga kepentingan otoritas dan bisnis lebih utama dibandingkan kemaslahatan umum,” terangnya.

Seandainya PT KAI mau berkordinasi dengan Pemprov DKI, masalah kemacetan dan minimnya transportasi publik di Jakarta bisa dapat teratasi. “Padahal Jakarta sangat membutuhkan loop line,” akunya. Bahkan sudah masuk dalam rekomendasi 17 langkah mengatasi transportasi yang dikeluarkan wakil presiden.

Untuk itu Selamat melihat perlu adanya turun tangan atau inisiatif kembali dari wakil presiden untuk menyelesaikan masalah. Minimal menteri perkonomian mengumpulkan semua pihak dalam mengambil keputusan bersama. Serta melakukan evaluasi secara berkesinambungan. “Karena ini masalah ibu kota negara,” pungkasnya. (wok)