Kabinet Indonesia Maju Hampir Setahun, Ini Saran Emrus untuk Pak Jokowi

Kabinet Indonesia Maju Hampir Setahun, Ini Saran Emrus untuk Pak Jokowi
Pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengar suara-suara dari masyarakat yang menginginkan pergantian menteri atau reshuffle jelang setahun masa kerja Kabinet Indonesia Maju.

Pengajar di Universitas Pelita Harapan (UPH) itu menyebut suara-suara yang menginginkan reshuffle kabinet merupakan hal wajar.

"Kan biasanya ada target 100 hari kinerja pemerintahan. Saya kira lebih rasional kalau dinilai dalam satu tahun pertama. Jadi, sangat wajar ada masyarakat menyampaikan keinginan reshuffle ketika melihat kinerja yang belum sesuai jelang satu tahun pemerintahan," ujar Emrus kepada jpnn.com, Selasa (6/10).

Walakin, Emrus mengakui keputusan akhir soal reshuffle ada di Presiden Jokowi. Sebab, Presiden Ketujuh RI itu memiliki hak prerogatif dalam memilih ataupun mencopot pembantunya di kabinet.

Namun, Emrus mewanti-wanti Presiden Jokowi mendengat suara-suara dari masyarakat. "Artinya, presiden melihat kinerja menteri, seperti apa kenyataan yang ada," ucapnya.

Direktur eksekutif EmrusCorner itu lantas menyodorkan tiga kriteria penilaian yang bisa dijadikan bahan untuk reshuffle. Kriteria pertama ialah penilaian berdasarkan penyerapan anggaran di masing-masing kementerian dalam setahun terakhir.

Kedua, sejauh mana manfaat penyerapan anggaran itu dalam realisasi program. Ketiga, para menteri tidak mendapat sorotan dari masyarakat yang sifatnya miring.

"Soalnya kalau terus menerus mendapat sorotan miring, itu waktunya bisa habis, tidak bekerja. Jabatan menteri itu kan jabatan politis juga," ucapnya.

Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan, sebaiknya Presiden Jokowi menggunakan tiga kriteria penilaian atas menteri-menterinya setelah Kabinet Indonesia Maju bekerja selama setahun ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News