Kabinet Jokowi Potensi Lebih Ramping

jpnn.com - JAKARTA - Postur kementerian presiden terpilih hasil penetapan KPU Joko Widodo kemungkinan besar akan lebih ramping. Dibanding total 34 kementerian yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, jumlah kementerian nantinya bakal dimampatkan menjadi hanya sekitar 27 pos.

Deputi tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto menyatakan bahwa perkembangan terakhir, opsi agar kementerian dikurangi belakangan makin menguat.
"Sejauh ini opsi dua lebih efektif, lebih efisien, cocok dengan apa yang diinginkan Pak Jokowi dan Pak JK," kata Andi di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jl. Situbondo, Jakarta, Jumat (15/8).

Dia mengungkapkan, kalau awalnya tim transisi memiliki tiga opsi terkait hal tersebut. Ketiga opsi tersebut berkaitan dengan postur cabinet nantinya.

Khusus untuk opsi kedua, dia menjelaskan, kalau selain mengurangi posisi jumlah menteri di kabinet, tidak akan ada lagi posisi wakil menteri. Peleburan beberapa pos kementerian akan dilakukan. "Tidak ada wakil menteri, kecuali kementerian luar negeri," tandasnya.

Dia menambahkan kalau ada wacana untuk membentuk, misalnya, kementerian ketahanan pangan. Di kementerian baru tersebut akan bergabung kementerian pertanian dan perkebunan, serta kelautan dan perikanan.

Andi menegaskan, bahwa konsekuensi dari perampingan postur cabinet tersebut otomatis juga akan berdampak pada anggaran. Berdasar hitung-hitungan, aka nada efektivitas dan efisiensi anggaran sebesar Rp 3,8 triliun.

Rencananya, arsitektur fix yang didesain tim transisi sebagai usulan kepada Jokowi-JK akan diserahkan pada 15 September 2014 nanti. Saat ini, tim masih memetakan akar permasalahan yang dihadapi pemerintahan sekarang.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, ada tiga kementerian yang mutlak harus ada. Mereka adalah kementerian dalam negeri, kementerian pertahanan, dan kementerian luar negeri. "Namun, segala opsi-opsi itu berakhir pada Jokowi-JK," kata Andi. (dyn)