Kader Terjerat Korupsi, Parpol Makin Tidak Dipercaya Publik
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengatakan, publik tidak percaya kepada politik karena kasus korupsi yang menjerat para kader partai politik. Ketidakpercayaan publik itu diketahui berdasarkan survei nasional Indikator Politik Indonesia (IPI).
Hasil survei itu menunjukan hanya 28 persen pemilik yang tertarik terhadap politik. "Korupsi saja. Apalagi korupsi di legislatif lebih news maker," ujar Hajriyanto di DPR, Jakarta, Rabu (24/7).
Ia menambahkan, korupsi di DPR menjadi berita karena merupakan lembaga pengawasan. "Korupsi di legislatif lebih news maker, coba kalau eksekutif tidak news maker," ucap Hajriyanto.
Ketua DPP Partai Golkar itu mengatakan, akibat penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik disinyalir akan berpengaruh kepada angka golongan putih pada saat pemilihan umum nanti. Penurunan jumlah pemilih kata dia, sudah terlihat dalam pemilihan gubernur.
"Kalau itu harus kita lihat seberapa angka yang tidak menggunakan hak pilih. Cenderungannya sih terus turun kita lihat di pemilihan gubernur, bupati. Cuma yang bahaya kalau turun di pemilihan legislatif," katanya.
Seperti diketahui, Direktur IPI Burhanuddin Muhtadi mengatakan 59 persen pemilih setuju bahwa orang-orang yang mengejar keuntungan untuk diri sendiri. Kemudian, 28 persen setuju bahwa politisi akan memenuhi janji-janji yang diucapkan saat kampanye. Bahkan mayoritas pemilih sekitar 66 persen menilai politisi cenderung berbicara tentang dirinya yang baik-baik saja. (gil/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mengatakan, publik tidak percaya kepada politik karena kasus korupsi yang menjerat para kader partai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Presiden Jokowi Teken Undang-Undang Tentang Daerah Khusus Jakarta
- Dua Kapal Perang TNI AL Mengasah Naluri Tempur di Perairan Selat Rupat
- Begini Cara Erick Thohir Berdayakan UMKM Lokal Naik Kelas
- Dina Hidayana: Political Gastronomy Harus jadi Landasan Program Makan Siang Gratis
- Seleksi PPPK: Pernyataan Terbaru Ketum PGRI terkait Guru Swasta & Honorer Negeri
- Honorer Lulus PPPK Wajib Syukuran Seperti Ini, Sesuai Permintaan Bupati, Bukan Potong Kambing