Kader Umbar Celotehan, Demokrat Bakal Ditinggalkan
Rabu, 08 Februari 2012 – 02:44 WIB

Kader Umbar Celotehan, Demokrat Bakal Ditinggalkan
JAKARTA - Penyebab terus tergerusnya suara Partai Demokrat (PD) disinyalir tak hanya karena kasus korupsi yang membelit para kadernya. Suara "celotehan" di antara kader PD diperkirakan juga berkontribusi pada semakin anjloknya suara pendukung partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Penilaian tersebut disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Zaki Mubarok saat dihubungi, Selasa (7/2). Menurut Zaki, perang pernyataan antarkader PD justru membuat suasana internal partai tak kondusif untuk konsolidasi. ”Statement yang saling menyudutkan sesama internal partai turut memperkeruh suasana. Ini malah membuat kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat menurun,” ulasnya.
Contoh pernyataan yang membuat partai pemenang Pemilu 2009 itu bakal semakin kehilangan dukungan pemilih adalah pernyataan Ruhut Sitompul tentang perlunya Anas Urbaningrum nonaktif dari kursi ketua umum PD. Contoh lain adalah pernyataan anggota Dewan Pembina (Wanbin) Adjeng Ratna Suminar bahwa sudah ada nama-nama yang disiapkan untuk menggantikan Anas.
Zaki menyebut pernyataan-pernyataan itu justru menunjukkan ke publik bahwa kader PD banyak yang kurang percaya diri dalam menghadapi persoalan yang ada. "Kalau ini terus terjadi, maka dipastikan perolehan suara Partai Demokrat akan anjlok pada Pemilu (2014) nanti," imbuhnya.
JAKARTA - Penyebab terus tergerusnya suara Partai Demokrat (PD) disinyalir tak hanya karena kasus korupsi yang membelit para kadernya. Suara "celotehan"
BERITA TERKAIT
- Kapan Jadwal Pelantikan Afni sebagai Bupati Siak? KPU Menjawab
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN