Kaji Tersangka Baru Korupsi PT Bukit Asam

Selain itu, proyek pengadaan floating crane itu dilakukan tanpa berdasar perencanaan yang matang. Hasilnya, saat dioperasikan, peralatan tersebut tidak berfungsi maksimal.

Marwan menuturkan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Deputi investigasi BPKP sudah datang ke Kejagung membicarakan persoalan penyelesaian perkara. Tidak hanya di Kejagung, tapi juga di daerah," terang jaksa asal Lubuk Linggau itu.

Menurut Marwan, salah satu kasus yang saat ini masih menunggu audit BPKP adalah dugaan markup (penggelembungan harga) pembelian tiket pesawat untuk diplomat di Kementerian Luar Negeri. Berkas perkara sepuluh tersangka sedang disiapkan untuk diajukan ke tahap penuntutan.

Selain masuk tahap pemberkasan, kasus itu juga menunggu hasil audit dari BPKP untuk perhitungan kerugian negara. "Belum ada yang dilimpahkan (ke penuntutan). Kami minta bantuan audit dulu dari BPKP," tutur Marwan yang akan menjabat sebagai JAM Pengawasan (JAM Was) tersebut. (fal/dwi)