Kalangan Pengusaha Adukan Kebijakan BP Batam ke Wapres
Kondisi tersebut berimbas pada iklim usaha di Batam. Bahkan, ada beberapa perusahaan besar yang menutup usahanya.
Secara langsung akan berdampak pada ribuan pekerja.
”Hari ini cabut, tutup Sanyo, tiga ribuan pekerjanya,” ujar Ketua Kamar dagang dan industri (Kadin) Kepri Ahmad Ma’ruf Maulana.
Dia menuturkan pihaknya sudah mencoba komunikasi dengan Kementerian Bidang Perekonomian tapi masih belum menemukan solusi konkrit.
Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mengadukan masalah tersebut kepada Wapres Jusuf Kalla.
”Pak Wapres tanggapannya ini akan segera diselesaikan,” ujar dia seperti diberitakan Jawa Pos (Induk JPNN) hari ini.
Ketua BP Batam Hatanto Reksodipuro menuturkan keputusan kenaikan tarif sewa lahan itu bukan keputusan dari BP.
Tapi, mereka hanya menjalankan keputusan pemerintah pusat. ”Bukan saya yang bikin,” ujar dia. (jun/ray/jpnn)
JAKARTA – Persoalan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang dinilai cukup meresahkan beberapa kalangan di kota Batam, Kepri, akhirnya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Partisipasi Festival Islam Kepulauan di Belanda, Kemenag Ulas Peran Penghulu di Era Modern
- Atasi Berbagai Tantangan Isu-isu Keberlanjutan Fungsi Lingkungan, RPP jadi Terobosan & Inovasi KLHK
- Bertemu Kepala Eksekutif Makau, Menaker Ida Bahas Penguatan Kerja Sama Ketenagakerjaan
- KPK Perlu Dalami Peran Samsudin Abdul Kadir di Kasus Jual Beli Jabatan Pemprov Malut
- Ikut Lestarikan Budaya, PermataBank Dukung Perayaan Adeging Mangkunegaran-267
- Soroti Kasus Korupsi Timah, PB Mathla’ul Anwar: Terlalu Banyak Mudarat