Kalangan Pengusaha Adukan Kebijakan BP Batam ke Wapres

Kondisi tersebut berimbas pada iklim usaha di Batam. Bahkan, ada beberapa perusahaan besar yang menutup usahanya.
Secara langsung akan berdampak pada ribuan pekerja.
”Hari ini cabut, tutup Sanyo, tiga ribuan pekerjanya,” ujar Ketua Kamar dagang dan industri (Kadin) Kepri Ahmad Ma’ruf Maulana.
Dia menuturkan pihaknya sudah mencoba komunikasi dengan Kementerian Bidang Perekonomian tapi masih belum menemukan solusi konkrit.
Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mengadukan masalah tersebut kepada Wapres Jusuf Kalla.
”Pak Wapres tanggapannya ini akan segera diselesaikan,” ujar dia seperti diberitakan Jawa Pos (Induk JPNN) hari ini.
Ketua BP Batam Hatanto Reksodipuro menuturkan keputusan kenaikan tarif sewa lahan itu bukan keputusan dari BP.
Tapi, mereka hanya menjalankan keputusan pemerintah pusat. ”Bukan saya yang bikin,” ujar dia. (jun/ray/jpnn)
JAKARTA – Persoalan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang dinilai cukup meresahkan beberapa kalangan di kota Batam, Kepri, akhirnya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Fakta Baru Terungkap, Lokasi Tes PPPK Tahap Dua Langsung Didatangi Pak Ali
- Jumlah Honorer Database BKN Ikut PPPK Tahap 2 Banyak Banget, Ini Datanya
- Masih Banyak Formasi PPPK Tahap 2 untuk Honorer, Jaga Semangat ya
- Pelamar CPNS 2024 Penuhi Passing Grade, tetapi Tidak Lulus, Masih Punya Harapan
- AstraZeneca dan CISC Serukan Pentingnya Skrining Kanker Paru Lebih Awal
- Dompet Dhuafa Ajak Masyarakat Menebar Hewan Kurban Hingga ke Pelosok Negeri