Kaltim Siap jadi Lokasi Ibu Kota Negara, PNS dan Keluarga Harus Boyongan

Kaltim Siap jadi Lokasi Ibu Kota Negara, PNS dan Keluarga Harus Boyongan
PNS di Jakarta dan keluarganya harus boyongan jika ibu kota negara dipindah. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

Secara sosial masyarakat, Kaltim juga disebutnya lebih heterogen. Pun sejarahnya, Kaltim menjadi tujuan transmigrasi besar-besaran ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto.

Yakni mencapai 1 juta penduduk dibandingkan wilayah Kalteng sebanyak 400 ribu penduduk dan Kalsel dengan 500 ribu penduduk dari Jawa. “Tapi dalam prosesnya harus dilihat bagaimana kondisi transmigran itu sekarang,” ujarnya.

Dari sisi potensi gangguan dari bencana alam, Kaltim juga lebih aman. Di Kalteng disebutnya ada konsentrasi besar lahan gambut. Yang punya potensi membahayakan jika terjadi kebakaran.

Ini pula yang berlaku di Kalsel, sehingga sejak awal, Kaltim-lah yang paling memungkinkan sebagai calon Ibu Kota. “Ini jadi pertimbangan lain selain kondisi kerawanan terhadap banjir,” tuturnya.

Benua Etam juga memiliki kelebihan dari sisi aksesibilitas ke kota-kota utama. Pelabuhan dan bandara udaranya dinilai mampu memobilisasi besar-besaran penduduk yang bakal ikut migrasi dari Ibu Kota Jakarta.

Selain itu, ketersediaan pusat perdagangan dan bisnis dinilai lebih mampu diterima oleh pendatang yang disebutnya banyak berstatus golongan menengah ke atas.

“Yang dipindah ini ‘kan bukan hanya PNS golongan rendah. Tapi para eksekutif, legislatif, dan keluarga mereka. Lalu ada duta-duta besar dan tamu-tamu yang akan datang untuk urusan kenegaraan,” bebernya.

Lantas di wilayah mana yang tepat? Farid menyebut Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara (PPU) yang paling memungkinkan.

Keputusan Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota negara dari Jakarta ke luar Jawa, Kaltim merasa siap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News