Kapolri Wacanakan Sistem Online Pengurusan BPKB pada 2017
jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Korlantas Polri tengah mewacanakan agar pengurusan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) bisa melalui akses online pada 2017 mendatang.
"Kami ingin tahun 2017, STNK dan BPKB sistem online. Jadi bayar di bank setelah itu STNK bisa diambil di loket tanpa harus bersentuhan dengan petugas, calo, dan lain-lain," kata Tito dalam acara HUT Polantas Polri ke-61 di JCC Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (22/9).
Sementara itu, Tito mengapresiasi Korlantas Polri yang membuat penerobosan baru dalam melayani pengurusan surat izin mengemudi (SIM). Korlantas sendiri membuat terobosan dengan pengurusan SIM sistem online.
"Saya melihat ada perbaikan sangat luar biasa terutama dengan modernisasi sistem, sim online. Misalnya ini terobosan dari jajaran lalu lintas. Karena kalau mengurus SIM masing-masing orang dari Papua sekolah di Jakarta, dia kalau mau mengurus perpanjangan SIM-nya dia kembali dulu ke Papua. Ongkosnya berapa, naik pesawat Rp 5 juta lebih," terang Tito.
Atas kemudahan sistem online tersebut, sehingga membuat masyarakat merasa terbantu dan melaksanakan kewajibannya sebagai pengendara.
"Sekarang dengan online orang Papua, Aceh datang ke Jakarta dia cukup bisa perpanjang di kepolisian lalu lintas di situ yg online. Sehingga datanya semua disentralisir. Nah ini salah satu terobosan," jelas Tito. (Mg4/jpnn)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Korlantas Polri tengah mewacanakan agar pengurusan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) bisa
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Seleksi PPPK: Pernyataan Terbaru Ketum PGRI terkait Guru Swasta & Honorer Negeri
- Honorer Lulus PPPK Wajib Syukuran Seperti Ini, Sesuai Permintaan Bupati, Bukan Potong Kambing
- Waspada Cuaca Hari Ini untuk Sebagian Besar Wilayah di Indonesia
- 5 Berita Terpopuler: Gempa Garut Bikin Rusak Bangunan, Korban Bertambah, BMKG Punya Info Penting
- Polisi Dalami Isi Telepon Brigadir RA yang Tewas di Mampang
- Pakar Hukum Soroti Kasus Arion Indonesia Melawan DJP