Kasus Perceraian PNS Meningkat

Di tempat yang sama, Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada BKD Kota Cilegon, Ardiansyah mengatakan, pernikahan dan perceraian PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Yang isinya antara lain PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pimpinan pegawai, dalam hal ini di Kota Cilegon adalah Walikota.

Kemudian setiap atasan yang menerima permintaan izin perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pejabat atasannya. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak.

Dikatakan Ardiansyah, sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri atau melakukan mediasi pada yang bersangkutan. "Biasanya harus dipanggil dan konseling hingga tiga kali, kalau memang tetap bersikeras untuk cerai, ya itu pilihan. Prosesnya juga tidak sebentar," terangnya. (ichan)