Kebijakan Ekonomi Tidak Tepat, Kesengsaraan Meningkat
Senin, 23 Februari 2009 – 08:35 WIB

Kebijakan Ekonomi Tidak Tepat, Kesengsaraan Meningkat
Ekonom InterCAFE, Nunung Nuryantono menekankan, jumlah orang yang terkena PHK dalam situasi sekarang sangat besar. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) emmperkirakan jumlahnya mencapai 500 ribu hingga 1 juta pekerja yang akan dirumahkan atau di PHK tahun ini. Hal itu akan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. "Kalau itu yang terjadi (penurunan daya beli), barang produksi akan semakin menunpuk karena tidak terserap pasar," lanjutnya.
Baca Juga:
Akibat dari semua ini semakin jelas, indeks kesengsaraan rakyat atau yang bisa dikenal dengan sebutan misery index, meningkat tajam. Nunung menyebut angkanya naik dibanding sebelumnya. Misal, pada Desember tahun 2004 hanya 16,3 persen, pada Desember 2008 sudah melonjak sampai 19,4 persen. Menurut dia, angka itu menunjukkan posisi rakyat terus terpojok. "Kalau kondisinya masih seperti ini kita yakin tingkat kesengsaraan amsyarakat akan kembali meningkat," terangnya.
PHK atau perumahan pekerja merupakan solusi pertama yang akan ditempuh pengusaha untuk mengurangi ongkos produksi. Jika itu terus terjadi sepanjang tahun ini, maka bisa dipastikan akan semakin berkontribusi pada angka kemiskinan. Menurut dia, beban rakyat semakin dalam karena harga kebutuhan pokok terus naik. "Katanya surplus beras, bahkan mau ekpsor, tapi kok di dalam negeri harganya mahal. Minyak goreng juga mahal," jelasnya. (iw/wir)
JAKARTA - Sejak Indonesia keluar dari krisis ekonomi pada 2004, masyarakat berharap kehidupan yang lebih baik, sejahtera, dan maju tidak kalah dengan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Property Expo 2025 Resmi Digelar, Hadirkan Hunian Sesuai Kebutuhan Masyarakat
- Perkenalkan IT Leaders Indonesia ke Tingkat Dunia, GCF Gelar CIO 200 Summit 2025
- Stok Bulog Selama 4 Bulan Capai 3,5 Juta Ton, Terbesar Sejak Indonesia Merdeka
- Ribuan Peserta CFD Meriahkan Acara Rejeki wondr BNI
- Bank Raya Dukung Skolari Tumbuh dan Mengelola Keuangan Komunitas Lebih Baik
- SP JICT: May Day 2025 Momentum Reformasi Tata Kelola Pelabuhan Nasional