Kebijakan Musti Berpihak pada Petani
Kamis, 18 Februari 2010 – 19:48 WIB
Oleh karena itu, Hermanto yang juga Wakil Rektor IPB Bidang Sumber Daya dan Pengembangan menyarankan agar FDPP harus memperjuangkan dana tersebut untuk pembangunan yang real. "Diputarlah, supaya bisa digunakan untuk agribisnis, karena nilai tambahnya bisa lebih tinggi. Tidak hanya mengambil bunga saja, tapi dampaknya buat rakyat kecil tak ada," ujarnya.
Menurut Hermanto pula, kalau pemerintah pusat menginginkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) multiplier effect, maka dana itu harus dikeluarkan, supaya para petani juga mempunyai peran. (fas/awa/jpnn)
JAKARTA - Sekitar 20 bupati di Indonesia mendeklarasikan daerahnya sebagai penghasil pangan dan sekaligus sebagai kawasan peningkatkan ketahanan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Anak Buah Diminta Patungan Rp 1 Miliar untuk Biaya Umrah SYL, Begini Ceritanya
- Pendaftaran PPPK 2024: 2 Poin Penting dari Dirjen GTK, Honorer Tunggu Permen
- Kabar Gembira soal Gaji PPPK pada 2025, yang Bilang Pejabat Penting, Semoga Berkah
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru soal Kontrak Kerja PPPK, Honorer Perlu Tahu, jadi Ada Solusi Bagi yang Gagal
- Bea Cukai-Polri Menggagalkan Penyelundupan 20 Ribu Lebih Ekstasi, Ringkus 6 Tersangka
- BAZNAS dan MAAB Malaysia Mengkaji Kerja Sama Optimasi DSKL