Kecewa, Warga Christmas Island Ingin Pemerintahan Sendiri

Pertanyaan soal siapa yang harus bertanggung jawab jika muncul suatu permasalahan di Christmas Island, seringkali sulit dijawab. Dan, juga membuat frustrasi sekitar 1800 penduduk pulau yang lebih dekat ke Indonesia daripada Australia ini.

Para warga setempat sudah lama menyuarakan kekecewaannya terhadap cara pengambilan keputusan tentang pulau di baratdaya Jawa yang berjarak 2.600 km dari Kota Perth ini.

Dalam sistem pemerintahan, pulau ini dijalankan oleh birokrat Departemen Infrastruktur Australia dari Canberra. Namun penduduknya mengikuti aturan hukum Australia Barat, yang diterapkan oleh polisi federal.

Secara yurisdiksi Christmas Island tak berada di bawah salah satu negara bagian atau teritori. Namun faktanya, Pemerintah Australia Baratlah yang menyediakan berbagai pelayanan melalui perjanjian dengan Canberra.

Dalam pemilihan umum, wajib pilih di sana akan memberikan suara untuk kursi DPR daerah pemilihan (Dapil) Lingiari di Australia Utara. Kursi itu saat ini diduduki Warren Snowdon dari Partai Buruh.

Akibat dari semua itu, warga setempat pun seakan sudah menerima bahwa isu-isu lokal tergerus oleh sistem pemerintahan yang membingungkan.

"Saat ini kita memiliki Pemerintahan LNP (Koalisi Liberal dan Nasional). Mungkin nanti Pemerintahan ALP (Partai Buruh). Ujung-ujungnya, di manakah kita? Kembali ke titik nol," ujar pemuka Tionghoa, Patrick Chan.