Kejaksaan Bantah Berniat SP3 Kasus Awang Faroek

JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah berniat menghentikan penyidikan kasus korupsi pemberian izin dan pemanfaatan dana hasil divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan tersangka Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Bantahan muncul menyusul tak kunjung terbitnya izin pemeriksaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kejaksaan beralasan sedang mengkaji kenapa izin Presiden tak terbit bukan menghentikannya penyidikan kasus tersebut dengan cara menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3. "Penyidik sedang mengkaji kembali perkaranya untuk diperbaiki," kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad, Rabu (15/6).

Saat ditanya lagi apakah kejaksaan tak khawatir pengkajian ulang perkara Awang tersebut memunculkan indikasi akan di-SP3, mantan Kajati Gorontalo ini dengan cepat menjawab: "Saya nggak dengar Jaksa Agung waktu itu (Jumat pekan lalu) bilang mau di-SP3," tegas Noor, seraya menolak berkomentar lebih lanjut.

Sebelumnya, Jumat (10/6) lalu, Basrief menyebutkan dari 8 permohonan izin pemeriksaan kepala daerah yang diajukan ke Presiden, sampai kini hanya Awang yang tak kunjung dijawab. Setelah dikaji ulang oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus), pihaknya berencana mengajukan permohonan pemeriksaan baru.