Kemenangan Jokowi-JK di Depan Mata

Ketika rekapitulasi dibacakan, tidak banyak interupsi yang dilayangkan. Saksi kedua kubu malah kerap bercanda. Karena itu, suasana rekapitulasi terasa lebih bersahabat.
Bahkan, ketika KPU Jatim memutuskan untuk memulangkan KPU Kabupaten Kediri untuk memperbaiki data rekapitulasi lebih dulu, tidak banyak protes yang diajukan.
Dalam proses kemarin, KPU Kediri terungkap belum melaksanakan rekomendasi panwaslu setempat. ’’Tidak ada tawar-menawar, data harus diperbaiki dulu dengan menghadirkan saksi-saksi,’’ tegas Khairul.
Hal itu agak berbeda ketika rekapitulasi berlangsung di KPU Surabaya (16–17/7). Perdebatan saksi pasangan calon cukup tegang. Perdebatan pun alot dan panas.
Tak heran, KPU sebagai pemimpin sidang dan panwaslu kerap meminta saksi yang kurang santun keluar dari arena sidang pleno terbuka itu.
Dari hasil rekapitulasi sementara 10 kota/kabupaten di KPU Jatim, Jokowi-JK unggul di tujuh wilayah. Yakni, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kabupaten Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Adapun pesaingnya, Prabowo-Hatta, mereka unggul di Bondowoso, Situbondo, dan Pacitan. Hingga berita ini diturunkan, rekapitulasi masih berlangsung dan diperkirakan berakhir hari ini.
Namun, berdasar data rekapitulasi yang dihimpun Jawa Pos di seluruh KPU kota/kabupaten di Jatim, Jokowi-JK kalah di 14 kabupaten/kota di Jatim. Yakni, Pacitan, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Magetan, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan.
Adapun di 24 kabupaten/kota lainnya, Jokowi-JK masih berjaya. Di Jatim, Jokowi unggul 53,17 persen atau 21.946.460 suara, sedangkan Prabowo-Hatta mendulang 46,83 persen atau 10.277.115 suara.
SURABAYA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim memulai rekapitulasi suara pilpres tingkat provinsi di Hotel Equator, Jumat (18/7). Secara bergiliran
- Pertumbuhan Ekonomi Melemah, Marwan Demokrat: Saatnya Pemerintah Ambil Langkah Nyata & Terukur
- Kapan Jadwal Pelantikan Afni sebagai Bupati Siak? KPU Menjawab
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji