Kemendagri Minta Pemda dan DPRD Kompak Membahas APBD
Fatoni juga menyampaikan sinergi antara pemerintah dan DPRD menjadi kunci dalam menetapkan APBD yang efisien, efektif, akuntabel dan tepat sasaran. “Kalau (pemda dan DPRD, red) kompak dan solid dalam membahas penyusunan APBD, maka APBD pasti bisa ditetapkan tepat waktu,” pungkas Fatoni.
Pada kegiatan FGD tersebut, hadir wakil gubernur Kalimantan Tengah, wakil ketua DPRD Kalteng, sekda Kalteng, kepala Bappedalitbang Kalteng, kepala BPKAD, auditor ahli utama, kepala OPD provinsi, dan panitia anggaran DPRD Provinsi Kalteng.
Selain itu, hadir pula sekda, ketua DPRD, kepala BPKAD, pimpinan DPRD dan Banggar DPRD kabupaten/kota se-Kalteng.
FGD yang digelar di kantor gubernur Kalteng itu dihadiri langsung oleh beberapa narasumber, antara lain, Agus Fatoni, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, dan Direktur Wilayah III Koordinasi dan Supervisi KPK Brigjen Bahtiar Ujang.
Narasumber lainnya ialah Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Iwan Herniawan, Direktur Evaluasi dan Sistem Informasi DJPK Kemenkeu Agung
Widiadi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalteng Bambang Ari Setiono, dan Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri M Valiandra. (mcr9/jpnn)
Kemendagri meminta pemda dan DPRD kompak dalam membahas dan menetapkan APBD murni maupun APBD perubahan.
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Dea Hardianingsih
- Presiden Ingin Urusan Honorer Tuntas Tahun Ini, Pemda Mangkir Layak Diberi Sanksi
- Ratusan Pejabat Daerah ini Dimutasi
- Di Halmahera Timur, BSKDN Kemendagri Beberkan Strategi Jaga Keberlanjutan Inovasi
- Masuk Pendataan BKN, Pemda Tak Ajukan Formasi PPPK 2024, Nasib Honorer Digantung
- Kawal Musrenbang di Riau, Kemendagri Sebut Pentingnya Pembangunan Berbasis Partisipatif
- Ketua DPRD Semprot Dinkes DKI, Sebut Pelayanan RS Lamban