Ajun: Syarat Gaji dari APBN/APBD Mengancam Honorer, Bakal Banyak yang Tumbang
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo Ajun memprediksikan SE MenPAN-RB Nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 akan menelan korban.
Artinya, SE yang ditandangani Plt MenPAN-RB Mahfud MD itu tidak bisa mengakomodasi semua honorer, termasuk K2.
"Lima kriteria tenaga non-ASN yang akan masuk pendataan honorer, ada beberapa poin yang sulit dipenuhi," kata Ajun kepada JPNN.com, Jumat (5/8).
Ajun yang honorer K2 tenaga kesehatan (nakes) ini menambahkan dari lima syarat yang tertera dalam SE MenPAN-RB tersebut, dia bisa memenuhinya.
Namun, berbeda dengan teman-temannya yang lain, pasti banyak idak bisa memenuhi terutama syarat nomor 2, yaitu sumber gaji dari APBN/APBD.
"Mayoritas honorer pasti gagal memenuhi syarat nomor 2 tersebut, karena mereka digaji bukan dari APBD," terangnya.
Untuk diketahui dalam SE MenPAN-RB Nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli, ada lima kriteria honorer yang akan didata, yaitu:
1 Berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.
SE MenPAN-RB tentang Pendataan Honorer salah satunya mensyaratkan gaji dari APBN APBD. Dampaknya besar kepada honorer
- DKJ Bakal Alokasikan 5 Persen APBD Buat Kelurahan
- Kalimat Ini Selalu Ada saat Penyerahan SK PPPK, Bikin Tertekan, Setara PNS?
- 5 Berita Terpopuler: Beda PPPK & PNS Jelas, tetapi Bukan jadi Nomor Dua, kok, Simak RPP Manajemen ASN
- 846 PPPK 2023 Batanghari Terima SK, Muhammad Fadhil Arief Berpesan Begini
- Apa Kabar RPP Manajemen ASN? Honorer & PPPK Ajukan 5 Tuntutan
- Catatan Ketua MPR: Mencermati Dampak Eskalasi Ketegangan di Timur Tengah