Kemendagri Percepat Realisasi APBD & Penganggaran Penanganan Inflasi
Selain itu, daerah juga harus memaksimalkan serapan anggaran, serta melaksanakan kebijakan anggaran menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
"Pemda jangan ragu melakukan pengadaan dini setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya, penandatanganan kontrak dilakukan setelah pengesahan DPA SKPD tahun berkenaan. Berikutnya, menetapkan pejabat pengelola keuangan daerah dan pelaksanaan APBD pada SKPD dan SKPKD tidak menggunakan Tahun Anggaran. Selain itu, penting juga dilakukan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah kepada kepala daerah, kepala OPD dan pejabat pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa," imbuh Fatoni.
Rakor dihadiri Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Plh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kasubdit/Fungsional Ahli Madya Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Tim Teknis SIPD dan Pelaksana Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah pada 23 pemerintah provinsi, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah pada 31 pemerintah kabupaten, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah pada 26 Pemerintah Kota. (rhs/jpnn)
Rakor di Kemendagri diikuti daerah dengan realisasi APBD terendah dan tertinggi, daerah dengan dana kas tersimpan di bank tertinggi dan dengan inflasi tertinggi
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Dorong Pemprov DKI Kelola Urbanisasi Secara Optimal
- Peringati Hari Kartini, Nani Suhajar Bicara soal Pemimpin Wanita Masa Kini
- Mendagri Tito Ingatkan Pemda Jaga Inflasi di Tengah Instabilitas Global
- Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
- Penjabat Bupati Sumedang Yudia Ramli Siap Tuntaskan Program Prioritas 2024
- Dilantik jadi Pj Bupati Sumedang Gantikan Herman Suryatman, Yudia Ramli Sampaikan Hal Ini