Kemenperin Sebut Penerapan Zero ODOL Picu Kenaikan Inflasi Tahun Ini

Pengusaha yang tergabung dalam Apindo meminta agar pemerintah khususnya Kemenhub, berhati-hati sebelum mengambil kebijakan pelarangan truk ODOL di tengah kekhawatiran akan potensi pelemahan ekonomi tahun ini.

"Kebijakan Zero ODOL ini bisa mengakibatkan inflasi kalau pertimbangannya tidak secara komprehensif, dan juga bisa meningkatkan volume kendaraan bermotor," ujar Anggota Komite Kebijakan Publik Apindo, Rachmat Hidayat.

Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia, Widodo Santoso, juga menyampaikan bahwa kebijakan Zero ODOL ini akan menyebabkan kenaikan harga semen menjadi dua kali lipat. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini.

"Jadi, bayangkan kalau harga semen naik dobel, keramik juga akan naik karena bahannya semen. Perumahan naik karena biayanya dari semen. Ini jelas akan memicu inflasi sangat besar yang akhirnya masyarakat juga yang merasakannya," katanya yang juga di acara yang sama.

Tidak hanya itu, dampak kenaikan harga semen ini juga akan memicu kenaikan biaya APBN. "Hal itu disebabkan biaya jalan tol, biaya proyek strategis juga akan naik karena semen sangat penting sebagai bahan strategisnya," ucap Widodo.

Koordinator Aliansi Perjuangan Pengemudi Indonesia (APPN), Vallery Gabrielia Mahodim, mengutarakan kebijakan Zero ODOL yang belum pernah melibatkan seluruh komunitas sopir truk dalam pembahasannya ini jelas akan mengacaukan ekonomi para sopir truk. "Apalagi dengan menyebabkan kenaikan inflasi nantinya, aturan-aturan terkait dengan ODOL ini jelas membuat dapur kami ini kacau. Kebutuhan keluarga pun tidak bisa terpenuhi lagi," tandasnya.

Di tempat terpisah, Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim) memaparkan kebijakan Zero ODOL ini bisa memicu kenaikan harga hingga 50 persen yang berpotensi menimbulkan inflasi. Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, mengatakan kebijakan Zero ODOL ini bisa memicu kenaikan harga secara serentak. Padahal, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota sendiri tengah melakukan pemulihan ekonomi dan menjaga agar harga-harga tidak naik.

"Ya, pasti akan memicu harga naik. Bisa memicu kenaikan sampai 50 persen. Dalam ekonomi yang masih dalam kondisi yang masih perlu berhemat, sebaiknya tidak dulu dilakukan pada tahun 2023 ini. Karena pasti akan memicu harga naik, kalau harga naik kan pasti inflasi. Kalau kementerian memicu harga naik kan nggak sinkron jadinya," katanya.