Kementan Menggelar TOT Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional 2-4 Mei

Kementan Menggelar TOT Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional 2-4 Mei
Kepala BPPSDMP Dedi Nursyamsi. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian bakal menggelar Training of Trainers (ToT) Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional, untuk widyaiswara, dosen, guru, penyuluh pertanian dan bintara pembina desa (babinsa) pada 2-4 Mei 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi di lahan sawah tadah hujan, serta pemanfaatan lahan perkebunan untuk padi gogo. 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan sektor yang paling siap membangun kehidupan Indonesia yang lebih baik adalah pertanian, dan SDM menjadi tulang punggung penggerak pembangunannya.

"Krisis pangan sama dengan krisis keamanan dan politik. Pangan adalah senjata. Jadi, harus menekan impor bahkan harus bisa menyetop impor, harus ekspor," ujarnya.

“SDM Pertanian mulai dari penyuluh hingga para petani harus bergerak cepat mengambil bagian menjaga ketahanan pangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi, dalam Konferensi Pers ToT Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional mengatakan, padi merupakan salah satu komoditas yang strategis.

Tingginya permintaan masyarakat terhadap komoditas ini harus diantisipasi dengan mengenjot produksi dalam mencukupi kebutuhan dalam negeri.

“Kunci dalam Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional adalah meningkatkan produksi. Karena itu, segala sumber daya dan dukungan perlu difokuskan dalam peningkatan produksi pada musim tanam yang sedang berlangsung maupun yang akan datang,” ujar Dedi saat Konferensi Pers secara online menjelang pelaksanaan ToT, di Jakarta, Selasa (23/4).

Krisis pangan sama dengan krisis keamanan dan politik. Pangan adalah senjata. Jadi, harus menekan impor bahkan harus bisa menyetop impor.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News