Kepabeanan di Indonesia Paling Ruwet se-ASEAN

jpnn.com - TOKYO - Indonesia harus memperbaiki dan menyederhanakan kepabeanan jika ingin meningkatkan penanaman modal asing (PMA) dari Jepang. Setidaknya, inilah yang tergambar dari riset yang dilakukan Japan External Trade Organization (JETRO), BUMN Jepang yang bergerak di bidang peningkatan perdagangan dan investasi, pada 379 perusahaan asal Negeri Sakura yang berada di Indonesia.

"Dari sepuluh negara ASEAN, kepabeanan Indonesia menduduki posisi pertama untuk direvitalisasi," kata Ryo Ikabe, direktur JETRO saat bertemu jurnalis dari negara ASEAN di Tokyo Rabu lalu (11/2).

Kementerian Luar Negeri Jepang mengundang sejumlah wartawan ASEAN untuk datang dan melihat langsung situasi Negeri Matahari Terbit itu pada 9-16 Februari.

Menurut Ikabe, pengusaha Jepang memandang kepabeanan Indonesia masih cukup ruwet. Selain waktunya lama, durasi pengurusannya di Indonesia juga dianggap tidak jelas. Setelah Indonesia, posisi kedua kategori tersebut ditempati Laos dan disusul Vietnam. Ada sepuluh harapan yang diinginkan para pengusaha begitu AEC (ASEAN Economic Community) diimplentasikan akhir tahun ini.

Dari penghitungan data masing-masing negara ASEAN, diberi saran lima teratas yang diharapkan bisa diterapkan. Untuk Indonesia, setelah perbaikan sistem kepabean adalah jangan ada pajak ganda.

"Pemberlakuan sistem dan tarif pajak harus pasti," kata Ikabe.

Kemudian pengintegrasian sistem manajemen dan standardisasi terhadap barang-barang impor. Keempat, mereka mengharapkan pengurangan hambatan non-tarif (non-tariff barrier).

"Poin kelima adalah adanya standarisasi sertifikasi dan pelabelan di semua negara peserta AEC," ujar Ikabe.